KUPASONLINE.COM - Untuk percepatan pembangunan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, Riau sudah menjalankan sejumlah program prioritas 2023.Diantaranya program tersebut yakni BLT DD, ketahanan pangan budidaya ikan air tawar dan peningkatan atau perbaikan jalan usaha tani pada titik rusak parah sepanjang 1.500 meter.
Kades Pulau Kedundung, Yandi Irson mengatakan, akses jalan menjadi kebutuhan vital bagi produk masyarakat desa. Karena jika mobilitas tidak lancar akan berdampak pada biaya produksi pertanian.Akses jalan usaha tani sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian. Lancarnya mobilitas petani diharapkan dapat mendongkrak hasil panen yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu, Pemdes Pulau Kedundung tahun ini berinisiatif menganggarkan dana desa untuk biaya peningkatan dan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1.500 meter selama ini kondisi rusak parah dikeluhkan warga."Pada dana desa tahap pertama kemarin kita sudah salurkan BLT DD dan membangun gorong-gorong jalan usaha tani. Nanti pengerjaan perbaikan jalan tersebut kita menunggu realisasi dana tahap kedua," kata Yandi, kepada awak media baru-baru ini.
Program prioritas berikutnya adalah budidaya ikan air tawar untuk ketahanan pangan lokal desa.Pengembangan budidaya ikan itu diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan menjadi penggerak ekonomi warga."Ada belasan ribu bibit ikan air tawar yang akan di budidayakan oleh kelompok tani. Dalam waktu dekat pegerjaan bisa dimulai. Ini merupakan program ketahanan pangan yang tujuannya untuk pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi," jelas Yandi.Sementara disisi lain, ia menambahkan, tahun ini pihaknya juga tengah fokus membantu mensukseskan sertifikasi tanah warga pada program PTSL yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional, Kuansing.
Menurutnya, dengan mensukseskan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diyakini dapat mengurangi beban desa dalam persoalan konflik lahan yang kadang ada terjadi.Adanya sertifikat tanah maka secara hukum dan legalitas administrasi, maka masyarakat memiliki tanah atau lahan sudah jelas statusnya, sehingga dapat terhindar dari konflik lahan.
"Program harus kita sukseskan, ini sangat menguntungkan masyarakat. Dengan tanah bersertifikat bisa meminimalisir potensi konflik lahan. Karena itu, kita sosialisasikan dan imbau masyarakat agar ramai-ramai ikut program sertifikat gratis ini," jelas Yandi. (hend)
Editor : Sri Agustini
