Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) dibeberapa kabupaten di NTT telah usai. Pilkada telah melewati serangkian proses yang menyita banyak waktu, tenaga, ongkos dan pengorbanan. Selama proses kampanye setiap paket telah mengumbar janji politik yang atraktif dan prospektif. Setelah semua proses itu terlewati, kini tibalah saatnya bagi paket terpilih (Bupati dan Wakil Bupati terpilih) untuk merealisasikan semua program kerja, janji-janji dan komitmennya yang sempat mengudara selama proses kampanye itu.
Merealisasikan janji bukanlah hal yang muda apalagi ketika kekuasaan sudah berada dalam genggaman. Karena tatkala kuasa itu sudah menjadi milik dan berada dalam genggaman, maka akan ada begitu banyak kepentingan yang mengalir ke sana, akan begitu banyak orang yang merasa berjasa atas kesuksesan itu menuntut imbalannya. Pada titik inilah komitmen sang pemimpin benar-benar diuji: apakah tetap berorientasi pada janji-janji dan kepentingan populis ataukah menginkari komitmennya dengan menjadikan kuasa itu sebagai sarana meraih sebanyak mungkin harta, kekayaan dan terlibat dalam praktik KKN?
Sebagai pejabat publik yang terpilih melalui mekanisme politis, para pemimpin daerah ini mempunyai tanggung jawab politik, tanggung jawab untuk kepentingan populis (Pro bono publico). Ini berarti kekuasaan yang diproleh menjadi tanda berkat untuk melayani masyarakat. Kuasa yang diterima mengisyaratkan pertanggungjawaban publik. Kuasa itu milik rakyat, yang dipercaya kepada para pemimpin daerah untuk mengelola pemerintahan dan menata kehidupan bersama menjadi lebih baik. Berkaitan dengan itu, hemat saya dalam mengelola pemerintahan dan mengimplementasikan program-program kerjanya, para pemimpin daerah mesti memperhatikan hal-hal ini.
Politik Hati Nurani
Dr. Karmel Husein, seorang ahli fisika dan mantan Rektor Universitas Ibrahim, Kairo menulis: "di dalam daya-daya kodrati dan inteleknya manusia masih memiliki hati nurani, suatu percikan terang ilahi. Terang inilah yang menunjukkan kebaikan dan kejahatan. Ketika manusia kehilangan hati nurani, tidak sesuatu pun yang lain yang dapat menggantikannya. Karena hati nurani manusia adalah obor dan terang ilahi. Tanpa itu manusia tidak meperoleh bimbingan. Bila manusia tidak memiliki hati nurani sebagai pembimbingnya, maka segala kebajikan akan runtuh dan berubah menjadi kejahatan."
Apa yang diungkap oleh Dr. Karmel ini menjadi bahan refleksi dan pedomaan arah dalam bertindak. Hati nurani merupakan guru moral dan instansi tertinggi dalam pengambilan suatu keputusan, terlebih keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak, keputusan pubilk. Itu berarti, setiap tindakan, tutur kata, sikap dan prilaku manusia hendaknya terpancar dari tanur nuraninya. Hati nurani berperan sebagai imperatif. Ia memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Nurani menuntut orang untuk (melaukan yang baik dan menolak yang jahat). Dari pemahaman tentang hati nurani ini, kita melihat urgensitas hati nurani dalam politik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik yang berimplikasi pada kepentingan banyak orang. Politik membutuhkan nurani untuk menyikap kekotorannya dan menghalau "kebusukannya". Hati nurani merupakan conditio sine qua non dalam proses politik yang bertujuan bonum Commune.Politik hati nurani terlepas dari kerangka politik formal dan politik institusi yang melembaga dalam kehidupan berpolitikan setiap hari. Politik hati nurani berbasiskan pengabdian pada kemanusiaan. Orang yang menjalankan aksi politik ini bergerak atas dasar panggilan kemanusiaan. Ada nuansa spontanitas dalam laku politik semacam ini. Politik hati nurani menyata dalam aneka bentuk kepedulian sosial sebagai suatu perjuangan politis. Panggilan nurani dan tanggung jawab politis menuntut sang pemimpin untuk keluar dari kemapanan dirinya sendiri. Dari batas-batas diri dan kelompok pendukung, dari ikatan keluarga kampung halaman dan keluarga menuju kepentingan lebih banyak orang, kepentingan masyarakat luas.
Hati nurani menjadi syarat mutlak untuk membangun sprit kepemimpinan dewasa ini. Karena sebagaimana kata C. Wright Mils, dunia perpolitikan dewasa ini dipenuhi dengan the higher imorality- dimana terjadi konspirasi imoralitas kaum elite yang diyakini merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Mils memakai istilah ini ketika mengambarkan hilangnya kepekaan moral-moral insensibility dikalangan pejabat pubilk. Imoralitas itu mencangkup penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bersih, manipulasi biaya-biaya perjalanan. Manipulasi opini publik, korupsi politik dan berbagai praktik ilegal secara sistemik dan terlembaga yang kemudian menodai demokrasi.
Hati Nurani Politik
Hati nurani Politik berkaitan dengan sejauh mana politik membuka diri bagi intervensi nurani dalam seluruh dinamika keberadaannya. Hati nurani politik mengisyaratkan satu hal yakni sungguh pun politik berkaitan dengan usaha yang mulai memperjuangkan kesejateraan umum, memajukan masyarakat dan melaksanakan keadilan sosial, namun cara-cara berpolitik kerapkali menghalalkan segala cara. Fakta politik mengindikasi secara jelas bagaimana landasan moral, nilai-nilai luhur, hati nurani, seringkali tidak menjadi perhitungan dalam membuat kebijakan dan aplikasi politik. Orang lebih terpikat dan tergoda dengan berbagai praktek KKN yang menguntungkannya, mereka boleh saja mengabaikan suara nurani dan suara-suara rakyat yang telah menghantarkan ke tampuk kekuasaan.
