KUPASONLINE.COM - Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 6 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD 2026 yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan terkait pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari konsultasi publik ini adalah untuk mengumpulkan aspirasi terkait isu-isu strategis dan prioritas pembangunan yang akan dimasukkan dalam RKPD 2026. Hasil dari konsultasi publik ini akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
Leonard menjelaskan bahwa RKPD 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dan harus sejalan dengan RPJMN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, perhatian khusus diberikan pada pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti makan bergizi.
Program-program ini akan menjadi fokus utama dalam proses perencanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widanarni, menambahkan bahwa tema pembangunan untuk periode 2025-2029 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi.” Prioritas pembangunan untuk tahun 2025-2026 meliputi sektor pangan, konservasi, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Di samping itu, pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan wilayah menjadi elemen utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang berkelanjutan.
Sri juga menekankan pentingnya harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih terarah dan efektif.Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Lohing Simon dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah, serta instansi vertikal dan Bappeda/Bapperida Kabupaten/Kota se-Kalteng, yang turut berkontribusi dalam menyusun dokumen RKPD yang akan mengarahkan pembangunan di Kalimantan Tengah.(*)
Baca berita terkait Kalimantan Tengah Lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
