Ketua DPRD Sumbar, Demonstrasi Harus Sesuai Etika dan Dialog yang Konstruktif

×

Ketua DPRD Sumbar, Demonstrasi Harus Sesuai Etika dan Dialog yang Konstruktif

Bagikan berita
Ketua DPRD Sumbar, Demonstrasi Harus Sesuai Etika dan Dialog yang Konstruktif
Ketua DPRD Sumbar, Demonstrasi Harus Sesuai Etika dan Dialog yang Konstruktif

KUPASONLINE.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor Polda Sumbar pada Senin, 21 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Muhidi mengingatkan pentingnya etika dan dialog dalam menyampaikan aspirasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara.

Muhidi menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, hal itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, moral, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Terlebih lagi, bagi masyarakat Sumatera Barat yang memiliki falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", yang mengedepankan saling menghargai dan menjaga keharmonisan.

"Memang, undang-undang memberi hak untuk berdemonstrasi, namun harus ada kesadaran untuk menjaga etika, moral, dan ketertiban umum. Di Sumbar, kita punya falsafah hidup yang mengajarkan untuk saling menghargai dan menjaga adat istiadat," ungkap Muhidi, Kamis (24/4).

Lebih lanjut, Muhidi juga menekankan bahwa dalam melaksanakan aksi demonstrasi, mahasiswa perlu memiliki tema yang jelas dan tujuan yang spesifik. Hal ini akan mempermudah proses komunikasi dengan pemerintah dan membantu agar aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

"Menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja, namun harus ada kejelasan tema dan tujuan. Ini akan memudahkan kami, sebagai DPRD, dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan fungsi kami," tambahnya.

Muhidi juga menyayangkan ketika Kapolda Sumbar sempat mengajak dialog kepada para peserta demonstrasi, namun ajakan tersebut ditolak. Ia melihat kesempatan dialog tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk menyampaikan pandangannya dengan cara yang lebih konstruktif.

"Dialog adalah jembatan yang sangat penting antara pemerintah dan masyarakat, khususnya para pemuda. Sayangnya, ajakan dialog dari Kapolda Sumbar ditolak, padahal itu adalah kesempatan baik untuk mencapai kesepahaman," ujar Muhidi.

Di akhir keterangannya, Muhidi menghimbau agar para pemuda dan mahasiswa selalu mengutamakan etika, prosedur, dan ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Ia juga menegaskan bahwa DPRD selalu siap menampung semua aspirasi masyarakat, namun yang lebih penting adalah agar aspirasi tersebut disampaikan dengan cara yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat diproses dengan tepat.

"Sampaikan aspirasi dengan jelas, agar kami di DPRD bisa meresponnya dengan kebijakan yang sesuai. Kami selalu siap menerima aspirasi dari masyarakat, namun mari kita utamakan cara yang baik dan santun," pungkasnya.

Muhidi berharap, ke depan, penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan ketertiban, demi terciptanya kondisi yang harmonis dan konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.(*)

Editor : Wanda Nurma Saputri
Bagikan

Berita Terkait
Terkini