KUPASONLINE.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara pada Kamis (15/1/2024). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bapperida Prov. Kalteng dan menjadi forum penting untuk membahas strategi pembangunan daerah serta integrasi dengan arah pembangunan nasional.
Rombongan Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, hadir bersama lima anggota dewan lainnya. Mereka disambut oleh Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, yang memberikan pemaparan mendalam mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Mery menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Sidang II DPRD Barito Utara yang fokus pada evaluasi dan percepatan rencana pengembangan infrastruktur, terutama jalan lintas kabupaten. Bapperida pun menyambut baik diskusi ini, mengingat pentingnya konektivitas sebagai penggerak pertumbuhan daerah.
Leonard menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah terbagi menjadi tiga zona pengembangan: barat, tengah, dan timur. Barito Utara termasuk dalam zona timur yang diarahkan menjadi pusat hilirisasi pangan dan energi terbarukan, serta akan berperan sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lebih lanjut, zona timur disebut memiliki potensi besar di sektor pengolahan, perdagangan, hingga transportasi. Ini sejalan dengan konsep “big push” yang menekankan pada percepatan pengembangan sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara signifikan.
Leonard juga menekankan pentingnya memperkuat interaksi antara wilayah hulu dan hilir. Kalimantan Tengah sebagai wilayah hulu memiliki peran penting dalam penyediaan sumber daya alam yang akan didistribusikan ke kawasan hilir, termasuk IKN.Terkait kewenangan jalan, Leonard menjelaskan bahwa Pemprov bertanggung jawab atas pembangunan jalan lingkar luar Muara Teweh sepanjang hampir 11 km, sedangkan dua ruas strategis lainnya menjadi tanggung jawab pusat. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pertemuan ini juga menyinggung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Leonard menjelaskan bahwa daerah harus aktif menyiapkan data dan sarana pendukung. Pemprov Kalteng sudah mengalokasikan dana dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen terhadap program prioritas nasional tersebut.(*)
Baca juga berita terkait Kalimantan Tengah lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
