KUPASONLINE.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penyelesaian ruas Jalan Bayang–Alahan Panjang yang telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp38 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menuturkan bahwa proyek ini menjadi salah satu prioritas utama DPRD di sektor infrastruktur jalan. Ia menekankan bahwa keberadaan jalan yang menghubungkan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok ini memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
"Sejak awal, kami di Komisi IV mendorong agar ruas jalan Bayang–Alahan Panjang menjadi prioritas. Syukurnya, telah disepakati masuk dalam APBD 2025. Insya Allah, jalan ini bisa dimanfaatkan masyarakat tahun ini," ujar Doni, Jumat (18/4).
Doni menyebut, Komisi IV juga telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan tersebut. Hasil pantauan menunjukkan bahwa penyelesaian proyek ini bersifat mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat.
“Bukan sekadar membuka akses, tapi ini soal membangkitkan ekonomi. Jalur ini akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan memperlancar aktivitas warga di Pesisir Selatan, Solok hingga Solok Selatan,” jelas politisi Demokrat itu.
Tak hanya fokus pada satu wilayah, DPRD Sumbar melalui Komisi IV juga memperjuangkan percepatan pembangunan jalan lainnya yang menghubungkan antar kabupaten. Termasuk di antaranya Jalan Abai Sangir–Sungai Dareh sepanjang 73,65 kilometer yang menghubungkan Solok Selatan ke Dharmasraya.Menurut Doni, konektivitas di wilayah tenggara dan selatan Sumatera Barat perlu mendapat perhatian lebih agar aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat merata.
“Kita mendorong agar daerah seperti Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan hingga Dharmasraya bisa terhubung secara optimal. Ini kunci untuk membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tegasnya.
DPRD juga memberikan perhatian pada akses jalan di wilayah utara Sumbar. Rencana pembangunan jalan penghubung antara Kabupaten Limapuluh Kota dan Pasaman juga masuk dalam radar Komisi IV.
"Kami melihat bahwa memperkuat konektivitas antar kabupaten adalah langkah krusial. Ini bukan hanya soal jalan, tapi menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat dan arus barang. Jika ini berjalan, maka kesejahteraan masyarakat pasti ikut terdongkrak,” tambah Doni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Demokrat Sumbar.
Editor : Wanda Nurma Saputri
