KUPASONLINE.COM – Dalam upaya mempertahankan prestasi membanggakan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui forum Sharing Knowledge. Kegiatan ini digelar di Aula Inspektorat Daerah NTB, Selasa (15/4/2025), dan dihadiri langsung oleh jajaran Inspektorat dari kedua provinsi.
Forum ini menjadi sarana penting untuk saling bertukar pengalaman, strategi, serta tantangan dalam proses reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akuntabel dan sesuai standar pemeriksaan.
Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah wujud keseriusan Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan.
“Kami ingin belajar langsung dari Provinsi NTB yang sudah berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Ini adalah bentuk sinergi daerah untuk saling memperkuat kapabilitas dan memperluas perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zuhudy Kadran, Inspektur Pembantu I dari Inspektorat NTB, menyambut baik inisiatif dari Provinsi Kalteng. Ia menjelaskan bahwa mempertahankan opini WTP menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah semakin ketatnya sistem audit dari BPK RI.
“NTB sendiri telah menyerahkan LKPD Tahun 2024 pada 25 Maret 2025 lalu. Kami tentu berharap kembali mendapat opini WTP. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana setiap tahun kita bisa terus memperbaiki kualitas dan kedisiplinan dalam tata kelola anggaran,” katanya.Selain membahas strategi reviu LKPD, diskusi juga berkembang ke area penting lainnya, seperti penguatan SPIP, pengawasan terhadap BLUD, pembangunan Zona Integritas, serta reformasi birokrasi dan penanganan TPTGR. Semua ini menjadi bahan diskusi bersama dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik dan integritas lembaga.
Melalui forum ini, baik NTB maupun Kalteng menunjukkan semangat bersama untuk membangun sistem pengawasan internal yang kuat demi keberlanjutan pembangunan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.(*)
Baca berita Kalimantan Tengah lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
