KUPASONLINE.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyerukan pentingnya optimalisasi pelayanan publik setelah libur panjang Idulfitri 1446 Hijriah. Ia mengingatkan agar seluruh instansi pemerintahan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, segera kembali bekerja dengan semangat baru dan profesionalisme tinggi.
“Libur telah usai, saatnya kembali fokus melayani masyarakat dengan maksimal. Jangan sampai ada penurunan kualitas layanan hanya karena masih terbawa suasana libur,” ujar Muhidi saat ditemui di Padang, Senin (7/4/2025).
Menurutnya, Hari Raya Idulfitri bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum refleksi dan penyegaran semangat para aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pengabdian.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya disiplin, profesionalisme, serta kesiapan seluruh ASN dalam merespons kebutuhan masyarakat yang biasanya meningkat usai libur panjang.
“Banyak masyarakat yang datang dengan harapan menyelesaikan urusan penting. Jangan sampai harapan itu pupus karena pelayanan yang lamban atau tidak siap. Kedisiplinan ASN adalah kunci,” tegasnya.
Muhidi juga memberikan apresiasi kepada instansi yang sudah mengambil langkah cepat untuk memastikan pelayanan berjalan normal sejak hari pertama kerja. Menurutnya, langkah tersebut patut menjadi contoh bagi instansi lain di lingkungan Pemprov maupun kabupaten/kota.“Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik harus menjadi semangat bersama. ASN harus hadir melayani dengan hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” katanya.
Ia pun mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan sebelum dan sesudah libur panjang. Hal ini dianggap penting sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.
Tak hanya itu, Muhidi juga menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan terus menjalankan perannya dalam mendukung reformasi pelayanan publik, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kita ingin memastikan bahwa sistem pelayanan publik di Sumbar semakin efisien, transparan, dan mudah diakses. Itu bagian dari reformasi birokrasi yang jadi prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Editor : Wanda Nurma Saputri
