KUPASONLINE.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya memulihkan semangat kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah masa libur Hari Raya Idulfitri 1446 H. Menurutnya, momen liburan seharusnya dimanfaatkan untuk menyegarkan kembali semangat pengabdian, bukan justru menurunkan produktivitas aparatur negara.
Dalam keterangannya, Senin (7/4), Muhidi mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan, khususnya instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk kembali memberikan layanan terbaik. Ia berharap tidak ada penurunan performa, terutama di hari-hari awal usai libur panjang.
“Setelah waktu berkumpul bersama keluarga, saatnya kembali ke tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap tidak ada layanan publik yang lamban atau terhambat hanya karena masih terbawa suasana liburan,” ujarnya.
Muhidi menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan langsung dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengimbau agar aparatur tidak menunjukkan sikap lalai, tidak disiplin, atau tidak profesional dalam bekerja.
“Masyarakat datang dengan harapan besar, jangan sampai pulang dengan rasa kecewa karena pelayanan yang lamban. Terlebih lagi, pasti ada banyak urusan yang tertunda selama libur panjang, ini harus segera ditangani,” tegasnya.
Ia pun memberikan apresiasi kepada beberapa instansi yang sudah sigap mempersiapkan pelayanan jauh sebelum hari pertama kerja. Menurutnya, langkah tersebut layak dijadikan contoh untuk seluruh instansi lainnya.“Idulfitri seharusnya menjadi titik awal memperkuat etos kerja dan integritas. Mari jadikan pelayanan yang berkualitas sebagai wujud nyata pengabdian kepada rakyat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Muhidi juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melakukan evaluasi kinerja, khususnya terkait pelayanan sebelum dan sesudah libur. Evaluasi ini dianggap penting demi memastikan pelayanan publik ke depan bisa lebih cepat, tepat, dan responsif.
DPRD, sebutnya, siap mendukung melalui fungsi anggaran dan pengawasan, demi menghadirkan sistem pelayanan yang transparan dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus terus berjalan. Jangan lengah dalam menjaga mutu layanan publik. Kita harus hadir di tengah masyarakat dengan cara yang profesional dan menyeluruh,” tegas Muhidi.
Editor : Wanda Nurma Saputri
