Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program ketahanan pangan sangat penting. Masyarakat harus lebih aktif mengkritisi kebijakan nagari dan menuntut transparansi penggunaan anggaran. Jika DD yang bernilai miliaran rupiah tidak memberikan dampak nyata, maka perlu dipertanyakan kemana uang tersebut mengalir.
Langkah konkret yang bisa dilakukan adalah memastikan setiap pengeluaran DD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Ketahanan pangan bukan sekadar proyek formalitas untuk menghabiskan anggaran, melainkan hak dasar masyarakat yang harus diwujudkan dengan serius. Jika korupsi di tingkat nagari terus dibiarkan, maka pembangunan yang berkelanjutan tidak akan pernah tercapai.
“Jangan biarkan nagari dikelola oleh orang-orang yang hanya peduli pada kepentingan pribadi. Jika tidak ada perubahan, maka jangan heran jika di masa depan, nagari kita terus dilanda krisis pangan,” tutup Yondrizal.
Saatnya pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum bertindak tegas. Jika tidak, maka ketahanan pangan di nagari akan terus menjadi mitos, dan krisis pangan akan menjadi kenyataan yang pahit bagi masyarakat. (dedi)Baca berita terkait Kabupaten Pasaman Barat lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
