KUPASONLINE.COM – Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, ST., menegaskan pentingnya langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah dalam Zoom Meeting bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diskusi ini berlangsung di Ruang VIP Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan, pada Rabu (5/3/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Barito Selatan, Edi Purwanto, A.P. M.Si., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Yoga Prasetianto Utomo, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rahmad Nuryadin, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). KPK dalam kesempatan ini memberikan arahan mengenai strategi pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di pemerintahan daerah.
Mencegah Korupsi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Dalam keterangannya kepada media, Wakil Bupati Khristianto Yudha menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di Barito Selatan.
"Fokus utama pertemuan ini adalah mencegah korupsi. Kita tahu bahwa kasus korupsi masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Barito Selatan. Ke depan, kita harus memastikan tidak ada lagi pejabat yang terlibat dalam kasus serupa," ujarnya.
Menurutnya, korupsi bukan hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas.Dalam pertemuan ini, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) juga turut memberikan pemaparan mengenai strategi pencegahan korupsi yang harus diterapkan mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah.
"Pak Irjen Kemendagri menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini, dimulai dari tata kelola keuangan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik," jelas Khristianto Yudha.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan sistem pengelolaan anggaran serta pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintahan menjadi kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan.
"Kita harus lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah agar tidak ada celah bagi tindak pidana korupsi. Selain itu, pengawasan juga harus diperketat agar setiap program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.
Editor : Wanda Nurma Saputri
