KUPASONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menunjukkan keseriusannya dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang Tanjung Hanau, Hotel Bahalap, Palangka Raya, Rabu (5/3/2025).
Dalam rakor tersebut, hadir langsung Bupati Murung Raya, Heriyus, didampingi oleh Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Sekretaris Daerah Hermon, Inspektur Kabupaten Rudie Roy, serta sejumlah kepala dinas, termasuk Plt. Kepala Diskominfo SP Rahmat K. Tambunan, Kepala DPMPTSP Sarwo Mintarjo, dan Kadisdikbud Putu Suranta.
Evaluasi dan Upaya Pencegahan Korupsi di Daerah
Peluncuran IPKD MCP 2025 bertujuan untuk memantau serta mengevaluasi implementasi kebijakan antikorupsi di daerah. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk memberikan masukan kepada pemerintah, memantau kinerja daerah dalam menjalankan program pencegahan korupsi, serta mengidentifikasi titik-titik rawan penyimpangan. Program ini juga berperan dalam membantu KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menilai tata kelola pemerintahan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Dalam laporannya, Bupati Heriyus mengungkapkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.
"Pada tahun 2023, Kabupaten Murung Raya menempati peringkat ke-13 di Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat 324 secara nasional dengan capaian skor 78%, yang masuk dalam kategori zona hijau," jelasnya.Namun, hasil evaluasi terbaru menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan. "Pada tahun 2024, Murung Raya berhasil naik ke peringkat 6 di Kalimantan Tengah dan posisi 240 secara nasional dengan capaian 85%. Ini membuktikan komitmen kami dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," tambah Heriyus.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Inspektur Jenderal Kemendagri, Ketua KPK RI, Deputi PPKD BPKP, Deputi Korsup KPK, serta para gubernur, bupati, wali kota, dan Ketua DPRD dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah praktik korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan capaian positif yang telah diraih, Pemkab Murung Raya berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah antikorupsi, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan agar lebih baik di masa mendatang. (wda)
Editor : Wanda Nurma Saputri
