Abdul Haris Nasution, 27 Ha Lahan Serikat Tani Sukadamai Diserobot Oknum - Oknum Pejabat Pemkab Serdang Bedagai

×

Abdul Haris Nasution, 27 Ha Lahan Serikat Tani Sukadamai Diserobot Oknum - Oknum Pejabat Pemkab Serdang Bedagai

Bagikan berita
Abdul Haris Nasution, 27 Ha Lahan Serikat Tani Sukadamai Diserobot Oknum - Oknum Pejabat Pemkab Serdang Bedagai
Abdul Haris Nasution, 27 Ha Lahan Serikat Tani Sukadamai Diserobot Oknum - Oknum Pejabat Pemkab Serdang Bedagai
iklan pelantikan gubernur

KUPASONLINE.COM - Abdul Haris Nasution mengatakan 27 Hektar (Ha) lahan Serikat Tani Sukadamai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara diserobot oknum - oknum pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai.

Hal itu dikatakan Abdul Haris Nasution pada saat bertemu dengan awak media Provinsi Sumatera utara, di salah satu warung Simpang Air Mancur, Desa Bamban Estate, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Rabu (5/3/2025) sekira pukul 12.00 WIB.

Pada saat itu awak media turun ke Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka melakukan peninjauan Alun - Alun Kabupaten Serdang Bedagai yang anggaran pembangunannya menelan biaya lebih kurang Rp 5 Miliar namun dikabarkan proyek tersebut sarat dengan korupsi.

Seusai melakukan peninjauan Alun Alun dan pertemuan dengan Serikat Tani Sukadamai, Sejumlah Wartawan dari berbagai media datang menemuinya untuk menanyakan hasil peninjauan dan pertemuan dengan Serikat Tani Sukadamai.

"Pemerintah itu harus mengayomi masyarakat dengan memberikan rasa nyaman secara psikis, melindungi, dan melayani. Bukan buat keresahan ditengah - tengah masyarakat. Terlebih menyerobot lahan pertanian rakyat," ucap Kongli Saragih sebagai Kaperwil dan Ketua DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI)

"Pemerintah bersama dengan para aparaturnya, itu kan digaji dari uang rakyat. Nah, kalau lahan pertanian rakyat dalam hal ini lahan Serikat Tani Sukadamai yang katanya diserobot oleh oknum - oknum Pejabat Pemkab Serdang Bedagai, lalu rakyat mau makan apa ? Apa rakyat mau makan di rumah Bupati?" sambung Kongli Saragih.

"Aparat Penegak Hukum (APH) supaya tegak jangan miring dalam mengusut kasus ini. Bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun ke Kabupaten Serdang Bedagai guna mengusut kasus ini. Karena, di Kabupaten Serdang Bedagai ini, dikabarkan ada banyak kasus - kasus korupsi, begitu juga dengan rakyat yang terzalimi," pungkas Kaperwil dan Ketua DPD A-PPI di Provinsi Sumatera Utara tersebut.(hen)

Baca berita terkait Sumatera Utara lainnya di Google News

Editor : Wanda Nurma Saputri
Bagikan

Berita Terkait
Terkini
PURNA TUGAS SINAMARPemerintah Nagari Sinamar Kecamatan Asam JujuhanBUPATI PESSELPemerintah Nagari Koto Tinggi