2. Hukum Pidana Ekonomi
Hukum pidana ekonomi adalah cabang ilmu hukum pidana yang berfokus pada pengaturan dan penindakan terhadap kejahatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana ekonomi mencakup korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar, praktik monopoli, serta tindak pidana perbankan dan perpajakan. Kejahatan ini sering kali tidak berdampak langsung pada individu tertentu, tetapi dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara.
Hukum pidana ekonomi diatur dalam berbagai peraturan khusus di luar KUHP. Beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana ekonomi di Indonesia antara lain
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Selain itu sanksi atau hukuman dalam hukum pidana ekonomi lebih kompleks dibandingkan dengan hukum pidana konvensional. Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan, seperti perampasan aset hasil kejahatan, pembekuan rekening, larangan berbisnis, hingga pencabutan izin usaha.
Hukum pidana ekonomi bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam sektor ekonomi. Karena kejahatan ekonomi sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kekuatan finansial besar, hukum pidana ekonomi juga berfungsi untuk menindak pelaku yang memiliki pengaruh besar dalam sektor ekonomi.Pentingnya Hukum Pidana Ekonomi dalam Masyarakat
Editor : Sri Agustini
