KUPASONLINE.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu (26/2/2025) dengan agenda penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Sumbar dan sejumlah anggota dewan lainnya. Dari pihak pemerintah provinsi, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumbar, Yozarwardi, hadir mewakili gubernur untuk menjawab berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
Dorong Digitalisasi Pemerintahan
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sumbar menanggapi berbagai pandangan mengenai penerapan SPBE, termasuk kesiapan infrastruktur digital, regulasi, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi.
"Ranperda SPBE ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan di Sumatera Barat, guna menciptakan sistem yang lebih transparan, efektif, dan efisien," ujar Yozarwardi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menyampaikan apresiasi atas jawaban gubernur yang telah merespons berbagai saran dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD."Kita semua telah menyimak dengan seksama jawaban dari gubernur. Secara umum, tanggapan yang disampaikan telah mengakomodir pertanyaan dan pandangan dari fraksi-fraksi," kata Nanda.
Namun, ia juga menekankan bahwa jika masih ada hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka pembahasan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Apabila masih ada poin yang perlu dikaji lebih dalam, maka dapat kita bahas lebih lanjut dalam proses pembahasan selanjutnya," tambahnya.
Langkah Strategis Menuju Transformasi Digital
Editor : Wanda Nurma Saputri
