
KUPASONLINE.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menerima berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses perseorangan masa sidang kedua di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, pada Senin (17/2). Dalam pertemuan yang berlangsung di Masjid Al-Tim Jihad, warga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan lingkungan yang masih kurang layak serta pengaduan mengenai beban iuran sekolah.
Selain persoalan jalan dan iuran sekolah, masyarakat juga meminta perhatian terkait kebutuhan seragam sekolah gratis bagi anak-anak mereka. Menanggapi aspirasi tersebut, Muhidi menyatakan bahwa DPRD Sumbar akan menampung seluruh keluhan dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Kebutuhan infrastruktur jalan akan kami tampung dan tindaklanjuti. Begitu juga dengan iuran sekolah yang dinilai membebani masyarakat, akan kami koordinasikan dengan OPD terkait. Jika ditemukan ada iuran yang terlalu memberatkan dan tidak sesuai aturan, maka kami akan mengupayakan penertiban,” ujar Muhidi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengusulkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mengatur sistem iuran sekolah agar lebih terstruktur dan tidak membebani orang tua.
“Nantinya, Pergub ini akan mengatur secara jelas tugas komite sekolah dan pihak sekolah dalam hal iuran. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai dengan amanat undang-undang,” tambahnya.
Warga Keluhkan Jalan dan Beban Iuran SekolahDalam kesempatan tersebut, Nandri, salah satu warga Korong Gadang, mengungkapkan bahwa sekitar 25 persen masyarakat di daerahnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, iuran sekolah dan biaya seragam menjadi beban berat bagi mereka.
“Iuran sekolah ini sangat membebani, apalagi untuk keluarga yang ekonominya lemah. Kami berharap ada kebijakan yang bisa meringankan, termasuk bantuan seragam sekolah,” kata Nandri.
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang masih berupa bebatuan dan minim penerangan. Marni, warga lainnya, menambahkan bahwa akses jalan yang buruk menyulitkan masyarakat, terutama saat menuju musala dan masjid. Kondisi ini semakin berisiko saat waktu salat Subuh, di mana minimnya pencahayaan meningkatkan potensi kecelakaan.
“Saat salat Subuh, banyak orang tua yang kesulitan berjalan karena jalan masih berbatu dan gelap. Kami harap pemerintah bisa segera memperbaikinya,” ujar Marni.
Editor : Wanda Nurma Saputri