KUPASONLINE.COM - Penasehat Hukum Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Karimun, Ilpan Rambe, S.H., secara resmi mengajukan pengaduan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) terkait dugaan penggelembungan dana tahunan yang digunakan oleh 12 kecamatan di Kabupaten Karimun sejak tahun 2021 hingga 2023.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (19/2), Ilpan Rambe mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan indikasi penggunaan anggaran kecamatan yang mencapai Rp10 miliar. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Pemerintah Kabupaten Karimun yang mengklaim mengalami defisit anggaran setiap tahun dalam periode yang sama.
Atas dasar temuan tersebut, Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara bersama kuasa hukumnya meminta Mabes Polri untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan menindaklanjuti pengaduan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketika ditanya mengenai bukti yang mendasari laporan ini, Ilpan Rambe menegaskan bahwa pengaduan mereka didasarkan pada hasil audit BPK RI. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Mabes Polri yang telah memberikan pelayanan yang baik serta menerima laporan tersebut secara resmi.
Lebih lanjut, Ilpan Rambe menambahkan bahwa laporan ini tidak hanya ditujukan kepada 12 kecamatan di Kabupaten Karimun, tetapi juga untuk menyoroti dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap wartawan yang sedang menginvestigasi kasus ini. Ia menegaskan bahwa tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis maupun pengacara yang terlibat dalam investigasi harus mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
Sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan keadilan, Ilpan Rambe juga berencana melaporkan kasus ini kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta menyerahkan laporan resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya untuk memastikan transparansi dan supremasi hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan hukum yang berlaku.“Kami meyakini bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan kami berharap kasus ini segera ditindaklanjuti demi menjaga integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah,” pungkas Ilpan Rambe, S.H.(Edy/Ham.k)
Baca berita terkait Kepulauan Riau lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
