KUPASONLINE.COM - Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan studi komparatif ke Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (Dishub DKJ) pada Kamis (6/2). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal Bus Rapid Transit (BRT) yang telah lebih dahulu dikembangkan di Jakarta.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva, menyampaikan bahwa pihaknya ingin membangun koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan moda transportasi massal. Menurutnya, hasil dari diskusi ini akan menjadi referensi untuk merancang sistem transportasi di Sumbar, khususnya pengembangan BRT di kawasan Metropolitan Palapa dengan rute Padang-Lubuk Buaya hingga Kabupaten Pariaman.
"Kami banyak belajar dari Dishub DKJ mengenai pengelolaan BRT dan moda transportasi massal lainnya seperti LRT dan MRT. Selain itu, kami juga ingin memahami bagaimana peran pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan sistem transportasi ini," ujar Doni.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dishub DKJ, Syafrin Lippo. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan transportasi massal di Jakarta merupakan tantangan besar mengingat tingginya volume perjalanan masyarakat yang mencapai 88 juta perjalanan per hari. Syafrin juga menyoroti permasalahan ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi, yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan lama yang mewajibkan penyediaan banyak lahan parkir di gedung-gedung.
Pemprov DKJ, kata Syafrin, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Upaya tersebut termasuk pengoperasian KRL, BRT, dan LRT, serta penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda di berbagai ruas jalan utama. Selain itu, Pemprov DKJ juga menerapkan kebijakan pembatasan usia kendaraan guna menekan kemacetan dan polusi udara.
"Kami juga menerapkan kebijakan kendaraan ramah lingkungan dan memastikan pengelolaan kapal nelayan dilakukan dengan tertib serta sesuai regulasi yang berlaku," tambahnya.Menanggapi pemaparan tersebut, Doni Harsiva menegaskan bahwa pihaknya akan terus membangun sinergi dengan Pemprov DKJ demi pengelolaan transportasi publik yang lebih baik di Sumbar. Ia optimistis bahwa dengan sistem yang terintegrasi, kemacetan di Sumbar dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat meningkat.
"Sinergitas dan kolaborasi antarinstansi seperti yang diterapkan di Jakarta patut kita contoh. Dengan sistem yang baik, kita bisa menghadirkan transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat Sumbar," tutup Doni.
Dalam kunjungan ini, turut hadir Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi, serta anggota DPRD lainnya, seperti Siti Izzati Aziz, Zulkenedi Said, Muzli M. Nur, Gustami Hidayat, Bakri Bakar, Hanapi Lubis, Nurkholis Dt Rajo Birajo, dan Kepala Dishub Sumbar, Dedi Dialontoni. (*)
Baca berita tentang DPRD Sumbar lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
