KUPASONLINE.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, turut serta dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar pada Senin (10/2/2025) dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sumbar.
Dalam evaluasi ini, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan pariwisata.
Andree Algamar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang akan membentuk tim khusus guna memastikan anggaran di lima sektor tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
“Kami akan meminta Inspektorat untuk membentuk tim pengawasan dan memastikan BPKAD mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif. Dengan begitu, lima sektor prioritas ini dapat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujar Andree, yang didampingi Inspektur Arfian, Kepala Bappeda Yenni Yuliza, serta Kepala BPKAD Raju Minropa.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dalam perencanaan pembangunan, mengacu pada Asta Cita prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Target pembangunan nasional meliputi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen, pengentasan kemiskinan menjadi 4,5 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (Human Capital Index) juga ditargetkan naik 0,59 persen pada 2029,” jelas Mahyeldi.Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta sinergi lintas sektor agar perencanaan dan penganggaran bisa lebih efektif dan efisien.
Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Arif Ardiyanto, menambahkan bahwa entry meeting ini merupakan langkah awal dari serangkaian evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang akan dilakukan.
“Metode evaluasi yang digunakan mencakup pengumpulan data awal terkait anggaran sektor pembangunan daerah, analisis perencanaan dan postur anggaran, serta identifikasi potensi ketidakefektifan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran,” paparnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)
Editor : Wanda Nurma Saputri
