KUPASONLINE.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan retribusi serta mendorong kepatuhan pajak masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal daerah yang semakin ketat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi langkah strategis agar pembangunan di daerah tetap berjalan meski ruang fiskal semakin sempit.
"Optimalisasi PAD perlu dilakukan karena ruang fiskal kita sangat terbatas. Namun, pembangunan tetap harus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat," ujar Mahyeldi dalam rapat evaluasi capaian target pendapatan 2024 dan kajian potensi serta inovasi pendapatan 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (9/2).
Strategi Optimalisasi: Sewa Aset hingga Insentif Pajak
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memaksimalkan pendapatan retribusi melalui skema sewa pemanfaatan aset daerah. Dengan begitu, aset-aset milik pemerintah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Pemprov menerapkan skema insentif serta diskon pajak bagi masyarakat yang taat membayar. Bahkan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar, kepatuhan pajak kini dikaitkan dengan penerimaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)."Khusus bagi PNS yang tidak patuh pajak, pembayaran TPP mereka akan ditunda. Ini sesuai dengan SE Gubernur Nomor: 082/SE-GSB/BAPENDA/2025 yang mulai berlaku sejak 23 Januari lalu," jelas Mahyeldi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putra, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini memerlukan peran aktif dari seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar setiap OPD turut menegakkan aturan yang tertuang dalam SE Gubernur dan tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Agar kebijakan ini efektif, setiap OPD harus berperan aktif. Jangan hanya mengandalkan Bapenda, tetapi perlu ada penegasan di masing-masing instansi," tegas Yozawardi.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar. Dengan strategi yang diterapkan, Pemprov optimistis target PAD tahun 2025 bisa tercapai, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal meskipun tantangan fiskal semakin berat.(adpsb/cen/bud)
Editor : Wanda Nurma Saputri
