KUPASONLINE.COM - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar.
Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden seusai puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu.
Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan. Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
“Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” tutur Presiden Prabowo.Menanggapi Pernyataan Presiden, Moh Hosen Pegiat Antikorupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) sebut berbagai Kasus Polri Dimasa Pmimpinan Jenderal Listyo Sigit, apakah Presiden Prabowo Subianto mampu mengganti Kapolri dengan yang lebih baik sebagai pucuk pimpinan Kepolisian Menuju Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas 20245," kata Hosen KAKI," Senin (10/02/2025).
KAKI desak Presiden Prabowo Subianto bukan hanya mengganti dan memecat Menteri Kabinet Merah Putih manakala tidak sejalan dengan rakyat, malainkan mengganti Kepala Lembaga Yudikatif. Seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sudah cukup lama menjabat kepala kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk penyegaran di instusi Porli selaku alat Negara," papar Hosen KAKI.
Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak komitmen jika tidak mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena rakyat sudah tidak percaya dan tidak sejalan dengan pola kerjanya yang dinilai tidak mampu menata jajarannya. Sehingga tidak sedikit Kasus penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan Oknum Polisi padahal mereka adalah Aparat Penegak Hukum yang paham aturan hukum," ujar Hosen KAKI.
Adapun berbagai Kasus pelanggaran hukum yang telah dilakukan sejumlah anggota Polisi hingga pejabat tinggi Kepolisian terlibat bebarapa kasus besar yang menyita perhatian publik selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri diantaranya sebagai berikut:
Editor : Wanda Nurma Saputri
