KUPASONLINE.COM – Sejak dilantik dan mendapatkan mandat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) terus melakukan pembenahan guna memetakan potensi pelabuhan di wilayah tersebut. Menurut Direktur PT Pelabuhan Kepri, Capt. Awaludin M. Mars, beberapa pelabuhan seperti Pelantar II, Sungai Riau, Tanjung Uban, Penagi, serta pelabuhan rakyat lainnya memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, agar pengelolaan pelabuhan dapat dioptimalkan semaksimal mungkin.
"Tujuan utama kami adalah menjadikan PT Pelabuhan Kepri Perseroda tidak hanya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan daya saing Kepri dalam tata kelola pelabuhan dibandingkan dengan daerah lain," tegas Capt. Awaludin M. Mars.
Dorongan Regulasi Labuh Jangkar
Capt. Awaludin juga menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan pengajuan izin kegiatan labuh jangkar di perairan Kepri kepada Kementerian Perhubungan. Upaya ini dilakukan dengan dukungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dapat bersatu dalam mendukung operasional labuh jangkar yang lebih efektif dan mendorong penyederhanaan regulasi guna meningkatkan pendapatan daerah serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dukungan dari berbagai akademisi di bidang hukum maritim serta pakar bisnis galangan kapal juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. "Tantangan besar ini perlu diselesaikan secara bersama-sama agar menghasilkan solusi terbaik," ujar Capt. Awaludin. Sabtu 8 feb 25
Kepri Butuh Deregulasi dan Konsesi Potensi LautIa juga menekankan pentingnya koordinasi antara PT Pelabuhan Kepri Perseroda, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam merumuskan deregulasi terkait kegiatan labuh jangkar. Keunggulan geo-strategis Kepri harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah.
"Kami siap mendukung pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan potensi laut Kepri. Bahkan, kami berharap pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, termasuk dalam bentuk konsesi, agar pemanfaatan sumber daya maritim dapat lebih optimal," jelasnya.
Menurut Capt. Awaludin, selama ini kekakuan regulasi dalam pengelolaan labuh jangkar menjadi kendala dalam skema bisnis ke bisnis (B2B) di Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri. Dengan penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi, serta jaminan keamanan, ia optimistis perairan Kepri akan menjadi destinasi utama bagi para pemilik kapal (ship owner) untuk melabuhkan kapalnya. ( HAM. K )
Baca berita tentang Kepulauan Riau lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
