"Sinergi antar sektor dan wilayah sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2026 harus menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan antara perencanaan nasional, provinsi, dan daerah," ungkap Sri.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak secara online, termasuk Tenaga Ahli RKPD dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bagaskara dan Fatima Putri Prativi. Sementara itu, secara langsung turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Lohing Simon, serta kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalteng.
Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan untuk Tahun 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat terus bersinergi dalam menyusun perencanaan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan provinsi.(wda)Baca berita terkait Kalimantan Tengah lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
