Ia kemudian memberikan sedikit alternatif, “misalnya untuk tol, tidak hanya membeli atau ganti rugi lahan, tetapi lahan mereka menjadian bagian dari penyertaan modal. Atau, kalau proyek lain, ada proses perhitungan tertentu dengan masyarakat,” katanya.
Rektor UNP yang juga pengurus MKI Sumbar memberikan ilustrasi lain. Ada pada investasi tertentu, investor menjanjikan kompensasi untuk nagari, dalam jumlah tertentu, tetapi akibat dari investasi tersebut, mata pencaharian masyarakat terganggu, belum lagi sektor lainnya.
Terhadap hal tersebut, Kadis ESDM Sumatera Barat Ir. Herry Martinus, MM menyambung, ketika bicara investasi, maka jangan lihat dari ekonominya saja, tetapi juga dari sosial budaya, agama dan lain-lain. Harus memberikan manfaat kepada semua pihak dan berguna bagi masyarakat setempat.
Menghadapi masa depan, pihaknya akan berusaha lebih maksimal agar konotasi selama ini, investasi harus diterima begitu saja, tidak lagi terjadi. Harus ada keterlibatan masyarakat.
Terkait investasi tersebut, pengurus MKI Sumbar Ir. Helmi menyebutkan, prosesnya di lapangan bisa berjalan baik jika edukasi dilakukan secara masyarakat kepada masyarakat, dilakukan sosial mapping dan menggiatkan tim percepatan investasi atau pendampingan investasi. Berperan menjembatan investor dengan masyarakat. Bukan pada orang tertentu.
Pada bagian lain, perihal tenaga kelistrikan menjadi salah satu bahasan menarik dibahas peserta. Indra Kurniawan, Subbid Perencanaan PLN Wilayah Sumbar menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki ketersediaan sumber listrik yang memadai, namun terjadi penurunan pada penjualan.
“Penurunan terbesar terjadi di PT. Semen Padang, kemudian industri lainnya juga tidak tumbuh signifikan. Ada pertumbuhan di pabrik pengolahan kepala sawit, namun tidak bisa menutupi penurunannya,” kata Indra Kurniawan.Pada sisi ini, Ir. Asril Kalis, Sekretaris Umum MKI Sumbar melihat, pemasaran atau penjualan listrik tersebut bisa saja dilakukan jika memang ketersediannya benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat.
Ia kemudian menjemput pengalaman dimasa lalu. Katanya, ketika PLN memiliki program Listrik Masuk Desa, seluruh sarana prasarana dipersiapkan walau ketika itu baru dua atau tiga rumah yang dialiri listrik, namun kebutuhan desa tersebut sudah dipersiapkan.
Persoalan ketenagalistrikan tersebut, kata Dr. Ir Aulia, Pengurus MKI Sumbar, juga tidak bisa dipisahkan dari dampak perubahan global. Hal ini perlu menjadi acuan, apalagi ada perhitungan bahwa 10 hingga 20 tahun mendatang, Sumatera Barat diperkirakan akan menghadapi masalah dengan air.
Editor : Wanda Nurma Saputri
