KUPASONLINE.COM - Silakan buka peluang investasi di daerah, tapi jangan lupakan masyarakat dan lingkungannya. Jika diabaikan, maka selama itu pula akan terjadi penolakan di lapangan!
Pada hakikatnya, masyarakat bukan menolak investasi, tetapi pengalaman yang terjadi masyarakat selalu diposisikan kepada pihak yang harus menerima apa adanya, sementara hal tersebut justru berpotensi mengganggu kehidupan dan merusak lingkungannya.
Itulah yang membuat mereka harus membela dirinya. Saatnya dilakukan transformasi dan inovasi kebijakan investasi sektor ketenagalistrikan yang memihak kepada peningkatan kualitas masyarakat dan merawat ekosistem kehidupan dan lingkungan.
Materi di atas, merupakan salah satu kesimpulan dari Diskusi Transformasi dan Peningkatan Kebijakan Investasi Ketenagalistrikan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Barat dan Dinas ESDM Sumatera Barat, di Padang, Jumat (24/1).
Diskusi Panel yang dilakukan, menurut Ketua Umum MKI Sumbar Insannul Kamil, merupakan tindak lanjut dan respon terhadap dinamika – dinamika yang terjadi, dan akan diteruskan dengan diskusi lanjutan dengan melibatkan multi pihak. Muaranya akan dihimpun menjadi kontribusi pemikiran atau kajian dari MKI Sumbar yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk kebijakan atau draf kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumbar yang melibatkan masyarakat sedini mungkin dalam pembangunan Sumatera Barat saat ini dan masa mendatang.
Secara lebih spesifik, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Ir Krismadinata ST, MT menyoroti banyak persoalan investasi yang bermasalah di lapangan, khususnya investasi besar. Ia menyebutkan beberapa contoh di Sumbar, seperti rencana PLTS Terapung, sejumlah geothermal, masalah penyediaan lahan tol.“Dari pengalaman ini, pasti ada sesuatu yang tidak terkoneksikan dengan baik sejak awal. Kejadiannya kemudian terus berulang dari rencana investasi yang satu ke investasi yang lain,” katanya.
Ia melihat, persoalan ini dimungkinkan karena kurang atau tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Seakan hanya pola pembangunannya langsung caplok, urusan diselesaikan belakangan. Kalau terus menerapkan yang seperti ini, maka sampai kapan pun, urusannya tak akan pernah selesai.
Krismadinata lebih menekankan kepada pola mengikutsertakan masyarakat secara langsung sejak awal. Harus ada kepastian dan keuntungan nyata yang didapatkan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Proyek yang nanti bergerak dilingkungan mereka, juga dirasakan oleh mereka dalam kehidupannya.
“Kalau proyeknya ada, lalu mereka tidak mendapatkan apa-apa, buat apa proyek tersebut ada?” tanyanya.
Editor : Wanda Nurma Saputri
