"Tapi kalau untuk kepentingan yang dipaksakan dan dampaknya tidak terpikirkan kita tidak dukung. Mohon semuanya paham situasi Jepara yang luar biasa. Saya tahu betul karena saya tahun 2014 mengawali PMA datang ke Jepara di Kecamatan Mayong, pernah muncul potensi konflik. Dan sekarang, Jepara sudah seperti ini, ayo kita pertahankan bukan sebaliknya. Kita jangan sampai hanya menuntut hak namun tidak peduli lingkungan, kita harus jaga Jepara kondusif dan Polres Jepara butuh dukungan dari semua elemen masyarakat. Kita tidak memihak salah satu pihak tapi kita berada ditengah-tengah dengan syarat Jepara kondusif, investasi tetap jalan dan masyarakat tidak terganggu," tandasnya.
"Apapun yang diputuskan pemerintah kita jaga, kita kawal dan Polres Jepara hadir untuk mengamankan," tegas Kompol Sutono.
Senada dengan Tri Hutomo dan Kompol Sutono, Edy Sujatmiko berucap kalau penyampaian pendapat dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak, harusnya dengan cara diskusi.
"Cara seperti itu akan mematikan rejekinya sendiri, masyarakat supaya cerdas dan dipikirkan dengan cara kondusif. Kita informasikan kepada seluruh masyarakat dan pekerja. Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jepara harus berpikir secara keseluruhan jangan hanya untuk organisasinya saja tapi secara makro," ucapnya.
Dalam audiensi ini juga muncul usulan dari perwakilan kelompok Masyarakat Peduli Jepara atau MPJ bahwa sebaiknya para ketua, pengurus dan anggota Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di perusahaan PMA yang ada di Jepara dari warga lokal asli Jepara."Karena kalau mereka warga luar kota atau kabupaten, cenderung mereka tidak peduli dan tidak faham kondisi lingkungan di wilayah Jepara. Namun kalau pengurusnya dari warga lokal, tentunya tahu keadaan sekitarnya," pungkasnya.
Senada dengan hal itu, Tri Hutomo menyampaikan usulan kepada Sekda Jepara sebaiknya ketua dan pengurus SP atau SB berasal dari warga lokal Jepara. "Terkait serikat buruh, kami sering menerima aduan-aduan dari buruh pabrik ketika mereka ada permasalahan mengadu ke serikat buruh namun respon lambat dan kurang cepat dalam mengambil langkah-langkah strategis pemecahan masalah, karena kebanyakan pengurusnya berasal dari luar kota. Karena para pengurus tidak mengetahui betul kondisi lingkungan dan ekonomi dampak dan potensi apa. Mereka tidak memikirkan secara detail. Lain ketika kepengurusan diisi oleh orang lokal yang punya jiwa kepemilikan dan kepedulian bahwa ini daerah ku, jadi mereka punya tanggungjawab bersama-sama. Kalau mereka orang luar tidak punya totalitas memperjuangkan itu," pungkas Tri Hutomo. (EM)
Baca berita terkait Jawa Tengah lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
