KUPASONLINE.COM - Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat (Sumbar) telah menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan Berusaha dalam rapat kerja yang berlangsung pada Selasa (21/1) di Gedung DPRD. Rapat tersebut dihadiri oleh delapan fraksi yang memberikan pandangan mereka terkait rancangan peraturan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra, yang memimpin jalannya rapat, menjelaskan bahwa penyampaian pandangan akhir oleh fraksi-fraksi merupakan langkah penting sebelum ranperda ini resmi ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Menurut Iqra, penyusunan ranperda ini berfokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan akses publik dalam dunia usaha, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Dengan adanya dua perda sebelumnya yang terdampak oleh regulasi baru ini, seperti Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, maka disusunlah ranperda baru ini untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Sumbar," ujar Iqra.
Lebih lanjut, Iqra berharap ranperda ini dapat memperlancar proses perizinan usaha dan memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Sumbar. "Investasi sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mokhlasin, menjelaskan bahwa ranperda ini merupakan penyederhanaan dari dua ranperda sebelumnya. Tujuan utama dari ranperda ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta membuka lapangan pekerjaan baru.
Mokhlasin juga menyoroti tantangan dalam pengembangan usaha, di antaranya adalah birokrasi yang lemah dan kurangnya komunikasi yang efektif. Hal ini, menurutnya, sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di daerah.Delapan fraksi yang ada di DPRD Sumbar secara umum menyetujui ranperda ini untuk disahkan menjadi perda. Mereka berharap ranperda ini dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan investasi, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil.
Namun, beberapa fraksi mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses perizinan dan pengembangan sistem digital yang efisien untuk mempermudah pelaku usaha. Selain itu, pemberdayaan UMKM dan generasi muda juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan ranperda ini. Tak kalah penting, fraksi-fraksi juga mengingatkan tentang perlunya komitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap ranperda ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumbar. Mereka berharap, implementasi dari ranperda ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Nanda Satria, pimpinan dan anggota fraksi-fraksi lainnya, dan Sekdaprov Sumbar, Yozawardi. (*)
Editor : Wanda Nurma Saputri
