KUPASONLINE.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti pentingnya pengelolaan yang lebih baik terhadap dua danau strategis nasional, yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar baru-baru ini.
Anggota Komisi IV, Muzli M. Nur, menekankan bahwa aturan pengelolaan danau belum diterapkan secara maksimal. Ribuan Keramba Jaring Apung (KJA) masih beroperasi di kedua danau, dan limbah pakan ikan yang terus menumpuk menyebabkan pendangkalan yang mengancam ekosistem.
“Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi danau ini. Upaya tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Muzli.
Ia juga menyoroti minimnya kemajuan meski telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di DLH. Selain persoalan KJA, pembangunan fasilitas komersial di sekitar danau juga semakin marak, yang dinilai berdampak pada kelestarian lingkungan. Muzli mendorong DLH untuk melakukan inventarisasi bangunan di sekitar danau guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Danau Singkarak dan Maninjau memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Sayangnya, potensi ini belum diimbangi dengan pelestarian yang berkelanjutan,” tambahnya.
Menurutnya, lonjakan jumlah KJA setiap tahun menjadi faktor utama pencemaran. Limbah organik dari sisa pakan ikan yang dihasilkan KJA berkontribusi pada penurunan kualitas air, sehingga memengaruhi ekosistem danau secara keseluruhan.Kepala DLH Sumbar, Fuaddi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menertibkan KJA di kedua danau tersebut. “Kami terus berupaya menciptakan perubahan positif melalui penanganan yang berkesinambungan,” jelasnya.
Dengan upaya yang lebih terarah, diharapkan Danau Singkarak dan Maninjau dapat pulih menjadi ekosistem yang sehat sekaligus mendukung perekonomian masyarakat sekitarnya.(*)
Baca berita terkait DPRD Sumbar lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
