KUPASONLINE.COM – Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat menyuarakan keprihatinan atas peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam rangka menekan angka kekerasan dan memastikan pemulihan korban secara menyeluruh, NPWCC melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (13/1).
Pertemuan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Diskusi terfokus pada upaya optimalisasi penanganan korban kekerasan berbasis gender melalui sinergi antarstakeholder.
Direktur NPWCC, Rahmi Meri Yenti, mengungkapkan bahwa sejak Juli 2024, pihaknya rutin mengadakan pertemuan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan penanganan kekerasan berbasis gender dilakukan secara komprehensif.
"Sejak 2015 hingga 2023, ada 952 kasus kekerasan berbasis gender yang kami catat. Sayangnya, penanganan dan pemulihan korban belum optimal, sehingga risiko keberulangan kasus cukup tinggi," jelas Meri.
Ia menyoroti ketersediaan anggaran sebagai tantangan utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Meri berharap DPRD dapat memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran untuk mendukung upaya pemulihan korban.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyatakan dukungannya terhadap upaya NPWCC. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan perempuan serta memahami akar permasalahan untuk mencegah kekerasan berulang."Masukan dari NPWCC akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak," tegas Muhidi.(*)
Baca berita terkait DPRD Sumbar lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
