KUPASONLINE.COM - Wakil ketua DPRD kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, mengangkat isu kerugian lahan masyarakat akibat insiden di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional beberapa waktu lalu.
"Kita perlu memastikan ada solusi yang adil dan transparan untuk masyarakat yang terdampak. TPA regional yang berlokasi di kelurahan Ampangan, kecamatan Payakumbuh Selatan itu, perlu diusut tuntas. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian," ujar Hurisna Jamhur didampingi ketua DPRD Wirman Putra dan wakil ketua Erlindawati, saat rapat kerja dengan anggota DPRD, Pj. Walikota dan OPD, Senin 6 Januari 2025.
Sebetulnya, kata politisi perempuan hebat itu, banyak isu yang tidak sedap di dengar, terhadap sampah, juga persoalan lokasi sampah perlu di tinjau ulang lagi. Dulu lokasinya kelurahan Aur Kuning Ampangan.
Setelah kelurahan tersebut menjadi dua kelurahan yakni kelurahan Ampangan dan kelurahan Sawah Padang Aur Kuning, apakah lokasinya masih bernama kelurahan Aur Kuning Ampangan.
"Jika nama lokasinya masih tercantum nama kelurahan Aur Kuning Ampangan, ini berbahaya atau boleh dikatakan fiktif. Sebab, sekarang lokasi TPA regional sudah berada di kelurahan Ampangan, tidak lagi di kelurahan Aur Kuning Ampangan," terang Rina nama akrap Hurisna Jamhur.
Sementara itu, wakil ketua DPRD lainnya, Erlindawati, menyoroti keberadaan sampah yang masih berserakan di sejumlah kawasan strategis, seperti sepanjang Batang Agam, depan Kampus Universitas Andalas, dan Pasar Ibuh."Kami meminta perhatian khusus dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah di titik-titik ini karena sangat memengaruhi citra kota,"ujarnya.
Anggota DPRD, Fitrayanto, menekankan pentingnya inovasi dalam penanganan sampah, khususnya di jalur utama kota. "Kami juga ingin mendapatkan laporan yang lebih rinci terkait pengoperasian becak motor pengangkut sampah di tingkat kelurahan. Ini penting agar operasionalnya lebih efektif,"katanya.
Hampir seluruh anggota DPRD memberikan pertanyaan dan masukan kepada Pj. Walikota berkaitan dengan penanganan sampah dan ketertiban umum di kota Payakumbuh.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pj. Suprayitno menyatakan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan.
Editor : Wanda Nurma Saputri
