Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik ini berdampak luas, mulai dari melemahkan institusi negara, menciptakan ketimpangan sosial, hingga merugikan perekonomian.
Pemberantasan korupsi membutuhkan :
1. Pendekatan Hukum
Korupsi harus ditangani melalui penegakan hukum yang tegas dan adil.
Penguatan Regulasi: Mengadopsi undang-undang antikorupsi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika baru.
Penegakan Hukum: Meningkatkan efektivitas lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tindak pidana korupsi.
Sanksi Tegas: Memberikan hukuman yang setimpal, termasuk pencabutan hak politik dan pengembalian aset negara yang dirampas.
2. Reformasi BirokrasiKorupsi sering terjadi di sektor birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi prioritas.
Digitalisasi Layanan Publik: Meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan masyarakat untuk mengurangi peluang suap.
Transparansi Anggaran: Membuka akses informasi terkait penggunaan dana publik.
Editor : Wanda Nurma Saputri
