KUPASONLINE.COM - Anggota komisi B DPRD kota Payakumbuh, memberikan catatan penting terkait strategi pengembangan agribisnis. Ia menyoroti bahwa kehadiran Terminal Agrobisnis (TA), seharusnya menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi petani.
“Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan harus ditentukan prioritas pengembangannya. Selain itu, sosialisasi kepada petani masih kurang. Kami mendorong agar pemerintah lebih aktif meninjau kondisi di lapangan dan memfasilitasi pemasaran hasil tani melalui kerja sama yang leRbih terstruktur,”tegas anggota komisi B Nasmi ketika berkunjung ke dinas Pertanian Payakumbuh, Jumat 5 Januari 2025.
Ditambahkan Ryan Made Hanesty, dia juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara Dinas Pertanian dan masyarakat, bahwa swasembada pangan adalah tujuan utama yang harus dicapai bersama.
“Dinas Pertanian harus menjalin sinergi untuk mencapai swasembada pangan. Kami juga ingin mengetahui langkah konkret yang diambil untuk memaksimalkan lahan terbatas di Kota Payakumbuh, seperti optimalisasi sawah atau metode lain untuk meningkatkan hasil pertanian,” ujarnya.
Komisi B menegaskan bahwa pengembangan TA harus didukung dengan langkah strategis, mulai dari sosialisasi intensif kepada masyarakat hingga pemberian insentif yang memadai.
Sedangkan menurut Afiandi, dia menyatakan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan pengelolaan TA.“Dinas Pertanian perlu mengambil langkah-langkah terukur untuk memaksimalkan potensi TA, termasuk menggalang kerja sama lintas sektor agar peran agribisnis semakin kuat dalam perekonomian daerah,"terang Afiandi.
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara komisi B DPRD dan Dinas Pertanian untuk terus berkoordinasi dalam mengatasi tantangan serta mengoptimalkan TA sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis agribisnis di Payakumbuh.
Menanggapi hal itu, Kadis Pertanian Payakumbuh Depi Sastra menjawab, bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 1.700 hektar yang harus dijaga keberlanjutannya. Ia menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung sektor pertanian.
“Kami mempertimbangkan subsidi untuk mendukung petani, tetapi harus melihat ketersediaan anggaran APBD. Kami juga ingin mengadopsi pendekatan pertanian organik seperti di Pekanbaru, di mana pemerintah dan legislatif bersinergi untuk mendorong kemajuan sektor ini,” ungkapnya. (nura)
Editor : Wanda Nurma Saputri
