Setahu kami pungutan Rp500 ribu dikali 63 orang itu sudah dikembalikannya kepada masing-masing masyarakat. Kesalahan yang fatal itu, tertulis pada kwitansi untuk biaya pengurusan PTSL. Padahal sertifikat PTSL tidak dikenakan biaya sedikitpun.
Benar transaksi yang Rp250.000 itu di terima oleh perangkat nagari di kantor walinagari. Sedangkan uang yang 500.000.- itu langsung diterima oleh Dt. pucuak adat. Transaksinya berfariasi, ada yang dirumahnya dan ada dilakukan di kantor walinagari.
"Bagaimanapun kantor walinagari merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat dan kita tidak bisa menyuruh Dt. pucuak supaya tidak melakukan pemungutan hal tersebut,"ujar walinagari.
Pucuak adat nagari Mungo Arnedi Dt.
Dt.Rajo Malikan N.Pjg nagari Mungokepada wartawan via WAnya, Kamis 26 Desember 2024, membenarkan melakukan pungutan pembuatan sertifikat PTSL dengan jumlah 63 sertifikat. Pungutan ini berdasarkan kesempatan bersama, entah dimana munculnya komplein ini, kami tidak tahu. Yang jelas uang pungutan ini akan digunakan untuk kebutuhan KAN atas persetujuan bersama.
"Meskipun demikian pungutan yang sudah kami terima itu sudah dikembalikan kepada masyarakat. Tidak ada lagi persoalan di tengah masyarakat,"ujarnya singkat. (nura)
Editor : Sri Agustini
