KUPASONLINE.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menekankan pentingnya pengoptimalan potensi di UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Senin (23/12), Muhidi menyoroti bahwa potensi besar dari sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau sangat besar. Namun, sayangnya belum tergarap maksimal. Kita perlu mencari solusi agar potensi ini tidak terbuang sia-sia,” ujar Muhidi.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menghimpun informasi terkait kendala yang dihadapi BPBALP dalam menjalankan operasionalnya. Muhidi menyebutkan bahwa optimalisasi kinerja di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
Muhidi juga menyoroti dampak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Opsen Pajak yang mengalihkan 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke daerah. Hal ini menyebabkan penurunan PAD Sumbar yang diproyeksikan mencapai Rp 1,3 triliun pada 2025. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan dianggap sebagai potensi strategis untuk menutup kekurangan tersebut.
“Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk sektor kelautan dan perikanan yang bisa menjadi andalan. Jika program kerja BPBALP memerlukan tambahan anggaran, peluang kerjasama dengan pengusaha juga dapat dipertimbangkan, tentunya dengan konsep yang jelas,” tambahnya.
Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti, mengungkapkan bahwa komoditi unggulan yang dikembangkan BPBALP meliputi ikan kerapu, kakap, lobster laut, dan udang vaname. Ia menyebutkan bahwa kualitas ikan kerapu hasil budidaya sudah setara dengan kualitas ekspor, dengan produksi mencapai 33 ton per tahun.“BPBALP memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, namun alokasi anggaran saat ini masih terbatas. Ada 33 kelompok nelayan binaan kami yang tersebar di Kota Painan, dan hasil budidaya mereka cukup menjanjikan,” jelas Lastri.
Namun demikian, realisasi PAD dari BPBALP tahun ini masih jauh dari target. Menurut Alex, salah satu pejabat struktural BPBALP, dari target Rp 475 juta, hanya Rp 132 juta yang tercapai. Untuk itu, diperlukan dukungan anggaran yang lebih signifikan guna pengembangan budidaya ikan, khususnya ikan kerapu, agar hasilnya lebih optimal.
Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan terus berupaya meninjau langsung berbagai objek pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Ia optimistis, jika ketiga sektor tersebut dikelola dengan baik, maka PAD dari berbagai sektor potensial dapat terus meningkat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap sektor potensial mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD. Saya akan membawa ini dalam rapat-rapat bersama TAPD untuk merumuskan langkah yang lebih konkret,” tutup Muhidi. (*)
Editor : Wanda Nurma Saputri
