KUPASONLINE.COM—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara resmi mengukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar yang baru. Pengukuhan tersebut berlangsung di Istana Gubernur Sumbar pada Selasa, 17 Desember 2024, dan turut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa optimisme mengenai sinergitas antara BPKP Sumbar dan pemerintah daerah (Pemda) Sumbar yang telah terjalin baik. Ia berharap, hubungan yang positif ini akan terus berlanjut dan semakin kuat di bawah kepemimpinan Arif Ardiyanto. Sebelumnya, posisi Kepala BPKP Sumbar dijabat oleh Dessy Adin, yang kini mendapatkan tugas baru sebagai Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan di BPKP RI.
"Atas nama Pemprov Sumbar, kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Arif Ardiyanto, dan terima kasih kepada Ibu Dessy Adin yang telah mengemban tugas dengan sangat baik di Sumbar selama lebih kurang 3,5 tahun," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyadari bahwa tugas sebagai Kepala BPKP Sumbar adalah tanggung jawab yang besar dan berat. Namun, ia yakin dengan pengalaman dan kompetensi Arif Ardiyanto, amanah tersebut akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gubernur menekankan betapa pentingnya peran BPKP Sumbar dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.
"Pemprov Sumbar sangat menghargai dan mengapresiasi peran BPKP Sumbar dalam mengawasi pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggaran digunakan dengan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat," tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, dalam sambutannya menegaskan kembali tugas utama BPKP yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk mengawal pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran negara dan daerah. Ia menyatakan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat."Good and clean governance adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Kami akan terus mengawal Pemda dan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran, agar tujuan dari program pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik," ujar Agustina.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkait dan turut dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari pemerintah daerah dan instansi terkait di Sumbar. (adpsb/isq)
Baca berita terkait Pemprov Sumbar lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
