KUPASONLINE.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencetak prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Sumbar menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan kinerja terbaik dalam bidang pelayanan publik untuk kategori daerah dengan fiskal sedang.
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Tempo Media Group dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 yang berlangsung di JW Marriot Hotel, Jakarta Selatan, Kamis malam (12/12/2024).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara langsung menerima penghargaan tersebut dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung tercapainya penghargaan ini.
"Alhamdulillah, penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih kepada semuanya atas kontribusinya," ujar Mahyeldi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Kami optimis, dengan dukungan masyarakat, Sumbar bisa menjadi daerah unggulan di berbagai sektor," tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa proses penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan secara ilmiah dan objektif. Penilaian ini menggunakan data valid dari berbagai kementerian dan lembaga, serta melibatkan para ahli dari BRIN dan Ombudsman RI."Penilaian ini tidak main-main. Data yang digunakan akurat, dan hasilnya mencerminkan kondisi riil di lapangan," ujar Tito.
Penilaian Berdasarkan Kondisi Fiskal
Direktur Data Science Tempo Media Group, Philipus Parera, mengungkapkan bahwa penghargaan ini melibatkan 73 pemerintah daerah yang masuk nominasi, terdiri dari 18 pemerintah provinsi, 27 kota, dan 28 kabupaten. Dari jumlah tersebut, hanya 56 daerah yang berhasil meraih penghargaan.
Philipus menjelaskan bahwa pengelompokan penilaian dilakukan berdasarkan kondisi fiskal daerah, yang dibagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih adil sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Editor : Wanda Nurma Saputri
