KUPASONLINE.COM - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan target pemerintah pusat yang telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengatakan pembangunan Kesehatan saat ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Hal ini disampaikan Khairunas dalam pembukaan Rapat koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan di Hotel Pesona Alam Sangir, Rabu (4/12/2024).
"Berbagai macam program dan inovasi diciptakan sebagai upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, salah
satunya adalah Program Sehatkan Nagari. Program ini diciptakan selain untuk pengawasan dan perawatan pasien setelah pulang dari rumah sakit, tetapi juga untuk pengawasan dan perawatan disemua lini kesehatan seperti gizi buruk, stunting dan lain sebagainya," kata Khairunas siang ini.
Untuk terus mendukung terlaksananya program tersebut, Bupati menilai perlu dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, Puskesmas hingga Puskesmas Pembantu (PUSTU) maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas.Lebih lanjut, pencapaian target pembangunan Kesehatan pemerintah ini tak lepas dari tiga area prioritas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur, penurunan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal.
Untuk itu, pelaksanaan program kesehatan tersebut juga harus memerlukan peran serta dari berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat jorong hingga ke kecamatan.
Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Pendewal menyebut pencapaian program yang tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.
"Percepatan pencapaian target indikator P2P dan kesehatan masyarakat perlu mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan dana desa/nagari dalam berbagai kegiatan ini dengan tentunya mengikuti proses penyusunan APBDes. Sleain itu juga melalui musyawarah desa dengan mengajukan proposal yang disusun dan dipresentasikan oleh masyarakat," terangnya pada kesempatan yang sama.
Editor : Wanda Nurma Saputri
