KUPASONLINE.COM -Pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kota Payakumbuh, Sumatera Barat, semakin heboh, ulah adanya dugaan money politik (politik uang) yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3. Akibatnya sejumlah masyarakat berurusan dengan Bawaslu dan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk klarifikasi.
Tokoh masyarakat kota Payakumbuh,Mukhlis Dt Parmato Sabatang warga kelurahan Bodi Padang Alai, kecamatan Payakumbuh Timur, angkat bicara dan menyebutkan, kota Payakumbuh semakin heboh, ulah adanya praktik politik uang (money politic) dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Payakumbuh sungguh sangat kita sayangkan.
"Sebab, praktik yang diharamkan agama tersebut telah menghilangkan esensi dari pesta demokrasi itu sendiri. Alasannya adalah masyarakat memilih calon tertentu bukan atas pertimbangan kemampuan si calon, melainkan lebih disebabkan oleh pengaruh uang,"ujar M. Dt. Parmato Sabatang kepada wartawan via WhatsAppnya, Sabtu 30 November 2024.
Artinya, dengan hebohnya warga Payakumbuh terhadap dugaan politik uang tersebut, jelas saja calon yang benar-benar punya kompetensi menjadi kepala daerah, malah tersingkir, karena yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk membeli suara rakyat.
Kalau kondisinya sudah seperti ini, tentu saja tidak bisa diharapkan banyak kepada kepala daerah terpilih, terutama saat memegang jabatan nantinya. Sebab, ketika menjabat, boleh jadi yang terpikir di kepalanya adalah bagaimana cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat Pilkada.
Begitu juga saat mengangkat para kepala dinas nantinya, dimana si kepala daerah akan memilih para kepala dinas yang punya uang. Sementara pejabat karier yang punya kompetensi bisa saja tidak diangkat menjadi kepala dinas, terutama jika yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk menyogok bosnya.
Sebelum diberitakan, saya sudah mendengar bahwa Bawaslu dan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah mengamankan sejumlah masyarakat pelapor dan terlapor, diduga melakukan praktik money politik (politik uang) untuk memilih paslon nomor urut 3.Melihat kenyataan demikian, jelas saja merusak pesta demokrasi Payakumbuh. Pilkada tahun 2024 ini, rusak ulah dugaan money politik. Padahal jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait jangan rusak Pilkada ulah paslon atau tim kampanye yang membeli suara rakyat.
"Kenyataannya terjadi juga saat ini. Harapan kami mari kita fair dalam bertarung. Oleh karena itu, kami minta LSM, tokoh masyarakat, stakeholder, lembaga lainnya, harus bersatu melawan politik uang. Kemudian kami juga minta kepada pihak penyelenggara pemilu agar diadakan lagi Pemilihan Suara Ulang (PSU,),"ujar Mukhlis Dt Parmato Sabatang.
Terpisah, ketua umum LSM Elang Indonesia Wisran kepada wartawan, Sabtu (30/11) di sekretariat Elang Payakumbuh. Menurutnya untuk efek jera bagi para pelaku yang merusak demokrasi di kota ini, tentu harus di proses sesuai aturan hukum sebagaimana mestinya.
Editor : Sri Agustini
