KUPASONLINE.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat pada 20 hingga 23 November 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pembahasan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang masih dalam tahap penyusunan.
Anggota Banggar DPRD Sumbar, Endarmy, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk menggali berbagai masukan dari pihak terkait guna menghasilkan komposisi APBD yang ideal dan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah di berbagai sektor.
“Kami memerlukan referensi dari daerah lain yang sudah berpengalaman dalam menyusun APBD. Harapannya, setelah konsultasi ini, kami dapat menyamakan persepsi dan menyepakati APBD 2025 melalui sidang paripurna," ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (26/11).
Endarmy menambahkan bahwa masukan yang diberikan oleh BPKAD Jawa Barat sangat bermanfaat, khususnya dalam hal meningkatkan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPKAD Jawa Barat yang telah menyambut kami dengan baik, semoga pertemuan ini memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan Sumbar,” ujarnya.
Dalam nota pengantar Ranperda APBD 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,65 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,72 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp70,9 miliar yang akan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp100,81 miliar.Namun, Endarmy juga menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,10 persen menjadi Rp2,52 triliun dibandingkan dengan tahun 2024. Pendapatan transfer juga diperkirakan turun sekitar 9,74 persen menjadi Rp3,11 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp17,87 miliar.
Untuk belanja daerah, rencana belanja operasi diproyeksikan mencapai Rp4,32 triliun, turun sekitar 7,80 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara belanja modal direncanakan sebesar Rp389 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar 50,21 persen. Selain itu, belanja tak terduga diperkirakan sebesar Rp20 miliar dan belanja tidak tertransfer sekitar Rp997 miliar.
Dengan konsultasi ini, DPRD Sumbar berharap dapat memperbaiki dan menyempurnakan struktur APBD 2025, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. (*)
Baca berita terkait DPRD Sumbar lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
