KUPASONLINE.COM - Meski ada beberapa kendala yang ditemui oleh penyelenggara Pemilu di Limapuluh Kota, diantaranya, pendistribusian logistik ke sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan akses (Nagari Galugua, Koto Lamo, Maek, dan Kubang Malambak), wilayah tanpa signal, perekaman KTP, dan daerah rawan longsor dan banjir.
Memasuki musim penghujan dan menghadapi kendala tersebut, Pjs. Bupati kabupaten Limapuluh Kota Ahmad Zakri menjelaskan, Pemkab Limapuluh Kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan peralatan dan personel guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi, salah satunya banjir.
Hal tersebut disampaikan Pjs.Bupati Ahmad Zakri ketika menghadiri rapat kerja serta dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI yang membahas kesiapan pilkada serentak tahun 2024 di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2024.
Pjs Bupati Ahmad Zakri mengungkapkan, pemerintah kabupaten Limapuluh Kota bersama unsur Forkopimda, KPU, dan Bawaslu telah bersiap menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti. Hingga saat ini, pihaknya tidak menemui kendala berarti, yang dapat mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
“Hingga saat ini Pemkab Limapuluh Kota bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu dalam kondisi siap dan tidak ada permasalahan berarti. Sejumlah kendala yang ditemui dilapangan telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar masalah tersebut dicarikan jalan terbaik,”ungkapnya.
Sampai saat ini, pihaknya telah memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada di zona yang aman dari banjir, sehingga masyarakat merasa nyaman saat melakukan pencoblosan suara.“Kita juga perlu mengantisipasi adanya musim hujan sehingga harus menyiapkan personel dan memastikan lokasi-lokasinya aman dari bencana banjir,”urainya.
Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November nanti. Berbagai bentuk dukungan yang diberikan Pemkab Limapuluh Kota terhadap kesuksesan pilkada diantaranya dukungan dana hibah kepada KPU Limapuluh Kota, senilai Rp25.023.000.000, Bawaslu Limapuluh Kota Rp12.000.000.000, Polres Limapuluh Kota senilai Rp1.317.298.000, Polres Payakumbuh Rp900.000.000, dan Kodim 0306/50 Kota Rp700.000.000.
"Selain bantuan hibah, pemerintah kabupaten Limapuluh Kota juga memberikan fasilitasi gedung kantor KPU, ruangan Sekretariat PPK dan PPS, fasilitasi kelancaran distribusi logistik, fasilitasi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan Pilkada sekaligus Kamtibmas wilayah serta penugasan personil Linmas di TPS,"papar Ahmad Zakri.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menerima arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya dan jajaran Komisi II DPR RI agar para Kepala Daerah dapat selalu memeriksa kesiapan pelaksanaan pilkada dan menjaga netralitas ASN di wilayahnya masing-masing.
Editor : Wanda Nurma Saputri
