KUPASONLINE.COM - Ex Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku, mulai angkat bicara antara janji politik dan hak rakyat. Kita bisa mengukur janji tersebut dengan cara menghitung seberapa besar dana yang diperlukan untuk berjanji.
"Dunia ini penuh dengan janji. Menghadapi janji politik, semestinya masyarakat sadar bahwa tidak seharusnya percaya akan janji-janji. Karena bisa saja hal tersebut hanya berkekuatan moral semata,"ujar Riza Falepi kepada media ini di Payakumbuh, Senin 11 November 2024.
Dikatakan, ex walikota Payakumbuh 2 periode itu, sekarang kita memasuki masa masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), baik di kota Payakumbuh maupun kabupaten Limapuluah Kota. Semua berjanji ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat, bahkan janji yang tidak mungkin pun tetap dijanjikan oleh sebagian calon.
Hal ini sangat mungkin terjadi karena melalui kampanye seorang calon kepala daerah (cakada) dapat memoles dirinya (self-imaging) agar (seolah-olah) tampak memiliki kualitas dan kapasitas, walaupun sebenarnya yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki keunggulan-keunggulan tersebut.
Jika kita telisik lebih lanjut maka bisa kita kategorikan janji janji ini kepada 3 kelompok. Pertama adalah janji yang tidak mungkin direalisasikan. Janji politik yang begini sangat sering dilontarkan calon kepala daerah. Ibarat urang anyuik (orang hanyut) di sungai, apapun yang bisa dijadikan pegangan agar tidak hanyut pasti akan dia raih atau dia pegang.
Demikian juga cakada ini akan berjanji dan obral janji juga tanpa menghitung kekuatan APBD daerah untuk merealisasikan janji janjinya.Contoh melakukan bedah rumah dalam jumlah besar, misalnya di atas 1000 rumah, maka hal itu rasanya tidak mungkin. Tapi kalau 50-70 rumah setahun diperkirakan masih mungkin untuk ukuran APBD kota Payakumbuh.
"Kalau APBD kabupaten Limapuluh Kota, tentu lebih sulit lagi karena ruang fiskal yang kecil. Contoh yang lain adalah menggratiskan berbagai kebutuhan yang tidak ada dalam program pusat seperti baju sekolah, modal usaha, dan lainnya.
Semua ini tetap ukurannya adalah ketersediaan anggaran dan persetujuan DPRD ketika ketok palu anggaran. Untuk itu kita pemilih harus lebih jeli melihat karena banyak yang berjanji asal janji saja.
Kedua janji politik yang harusnya itu adalah hak rakyat. Ada suatu hal yang lucu kalau kita mendengar janji politik seperti sekolah gratis, kartu sehat gratis dan kartu pintar gratis.
Editor : Wanda Nurma Saputri
