KUPASONLINE.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, bersama Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) menggelar pertemuan pada Jumat (10/11) untuk membahas langkah strategis dalam mengatasi persoalan sosial yang semakin meresahkan, seperti tawuran, LGBT, hingga penyalahgunaan narkoba.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dapat memperkuat peran LKAAM, baik dari segi fungsi maupun anggaran untuk mendukung program-programnya.
Muhidi menyatakan bahwa permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam upaya menyelamatkan generasi muda di masa depan.
"Masalah sosial saat ini semakin mengkhawatirkan. Kita semua harus bersatu padu untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita," ujar Muhidi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan yang dijalankan LKAAM, Muhidi menyarankan agar anggaran untuk LKAAM dapat diakomodasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ia berharap lembaga adat ini dapat berperan lebih besar dalam memajukan daerah, terutama dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kerjasama antara DPRD Sumbar dan LKAAM sangat penting untuk menciptakan perubahan yang signifikan di tengah masyarakat. "Kami berharap LKAAM dapat lebih diperkuat melalui kebijakan dan anggaran yang tepat. Ini akan menjadi langkah positif untuk pembangunan daerah," tambahnya.Di kesempatan yang sama, Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, mengingatkan bahwa tanggung jawab mengatasi persoalan sosial bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan peran bersama masyarakat, termasuk ninik mamak, bundo kanduang, dan cadiak pandai. LKAAM hadir untuk membantu pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau.
Fauzi Bahar juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi isu-isu sosial tersebut dan mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap LKAAM bisa mendapatkan dukungan anggaran hibah dari pemerintah agar program-program yang dijalankan bisa lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi daerah.
"Dalam menghadapi masalah sosial seperti tawuran, narkoba, dan LGBT, kita harus bersatu. Ini bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama," pungkas Fauzi.
Dengan adanya sinergi antara LKAAM dan DPRD Sumbar, diharapkan masalah sosial yang ada dapat teratasi dengan lebih baik dan masyarakat Sumbar dapat menikmati pembangunan yang lebih merata dan berkualitas.(*)
Editor : Wanda Nurma Saputri
