KUPASONLINE.COM - Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP) Sumatera Barat dalam mengoptimalkan program-program mereka, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan konservasi.
Dengan kewenangan di tujuh kabupaten/kota di Sumbar, anggaran tahunan UPTD KPSDKP hanya sekitar Rp1 miliar.
Anggaran terbatas ini menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Sumbar setelah melakukan kunjungan ke UPTD KPSDKP di Kota Pariaman pada Sabtu (2/11). Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Varel Oriano, menekankan bahwa meskipun UPTD KPSDKP memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, anggaran yang ada tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang mereka kelola, yang mencakup Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam.
Varel mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp1 miliar per tahun belum cukup untuk menjalankan berbagai program pengelolaan dan konservasi secara maksimal.
Komisi II DPRD Sumbar berencana membawa masalah ini dalam rapat kerja bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, dengan harapan dapat mendorong peningkatan anggaran dan pengembangan target prioritas yang dapat mendukung pelaksanaan program secara optimal.
UPTD KPSDKP memiliki sejumlah tugas penting, di antaranya menjaga keberlanjutan populasi penyu, merawat terumbu karang, dan melindungi ekosistem mangrove. Program konservasi ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Kerusakan terumbu karang, misalnya, dapat mengganggu habitat ikan dan berdampak langsung pada pendapatan nelayan.Kendala anggaran juga turut mempengaruhi pemulihan terumbu karang yang rusak akibat aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Nelayan di kawasan Pariaman sendiri mengeluhkan hilangnya ikan-ikan kecil yang biasanya bisa ditemukan di balik ombak besar.
Kerusakan terumbu karang yang parah menyebabkan mereka kesulitan menangkap ikan.
Varel menegaskan, untuk mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan memastikan program konservasi berjalan efektif, anggaran untuk UPTD KPSDKP perlu ditingkatkan. Diharapkan dengan tambahan anggaran, UPTD KPSDKP dapat menjalankan tugasnya secara lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat.
Anggota Komisi II, Muhammad Yasin, juga menilai bahwa anggaran sebesar Rp1 miliar tidak memadai untuk menangani tanggung jawab besar UPTD KPSDKP, yang meliputi tujuh daerah pesisir. Selain itu, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk program kegiatan, tetapi juga untuk kebutuhan operasional dan gaji pegawai. Yasin menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan UPTD KPSDKP.
Editor : Wanda Nurma Saputri
