KUPASONLINE.COM - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pertemuan reses di Padang Sarai, Koto Tangah, Padang, Jumat (25/10). Kegiatan ini merupakan reses perseorangan pertama Nanda sejak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar.
Ia menyampaikan kepada warga bahwa dirinya siap menampung aspirasi mereka kapan saja, baik di masa reses maupun di luar masa reses.
“Dalam setahun, ada tiga kali reses perseorangan. Namun, di luar itu, masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi. Tugas kami adalah mendengar dan memperjuangkan aspirasi tersebut,” tegas Nanda di hadapan warga.
Dalam pertemuan tersebut, warga Padang Sarai menyampaikan berbagai kebutuhan yang mendesak, antara lain pelebaran jalan dari Simpang Kayu Kalek hingga TPI sepanjang tiga kilometer. Ketua RT 1 RW 4 Padang Sarai, Erizal, menekankan pentingnya pelebaran jalan karena kondisi jalan yang sempit dan sering menyebabkan kemacetan, terutama saat jam sibuk.
Erizal menambahkan bahwa jika pelebaran belum memungkinkan, pembangunan bahu jalan setidaknya dapat membantu mengurangi kemacetan yang kerap terjadi. “Setidaknya, bahu jalan bisa dibangun dulu supaya warga tidak terlalu terhambat,” ujarnya.
Selain masalah jalan, warga juga mengeluhkan persoalan banjir yang sering terjadi saat hujan deras. Menurut mereka, pembangunan drainase yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi genangan air yang kerap menimbulkan banjir di kawasan tersebut.Merespons keluhan warga, Nanda mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek status jalan tersebut terlebih dahulu, apakah jalan provinsi atau jalan kota, karena setiap status memiliki perbedaan dalam pengelolaan dan pendanaan. Ia juga menekankan pentingnya solusi pengendalian banjir yang menyeluruh dan akan membahasnya dengan pemerintah daerah serta mengusulkan pendanaan dari APBN.
“Untuk solusi jangka panjang, banjir di Padang Sarai memerlukan pendekatan dari hulu, hampir mirip dengan proyek normalisasi di Batang Maransi. Kami akan berupaya agar masalah ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Warga lain, Suharman, mengajukan permintaan agar ada kepastian hukum terhadap penggunaan tanah negara untuk aktivitas olahraga. Mereka membutuhkan legalitas agar bisa mendapatkan bantuan dana bagi klub sepak bola yang mereka miliki. Sementara itu, perwakilan kaum perempuan, Jasni, meminta adanya program bantuan modal untuk usaha mikro yang dapat membantu perekonomian keluarga.
Nanda menanggapi bahwa pemerintah provinsi memiliki program bantuan modal usaha yang bisa diakses masyarakat, dan ia akan memperjuangkan agar bantuan tersebut dapat segera disalurkan bagi warga yang membutuhkan di Padang Sarai.
Editor : Wanda Nurma Saputri
