KUPASONLINE.COM - Nagari/desa adalah fondasi dari pembangunan bangsa. Ketika nagari/desa dikelola dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, maka cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas akan semakin dekat tercapai.
"Sebagai pemerintah daerah, kami sangat mendukung program nagari/desa anti korupsi ini karena inilah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas sejak dari tingkat bawah,"ucap Pjs bupati kabupaten Limapuluh Kota diwakili Inspektur Daerah Irwandi, pada kegiatan penilaian desa/nagari Anti Korupsi Tingkat Sumatera Barat tahun 2024 di aula kantor walinagari Situjuah Batua, kabupaten Limapuluh Kota Sumbar, Jumat 25 Oktober 2024.
Hadir Asisten Pemerintah Eki Hari Purnama, Kepala Dinas Kominfo Joni Amir, Sekretaris DPMD/N Elfitria, Camat Situjuah Limo Nagari Rumelia, Wali Nagari Don Vesky, Forkopinca, Lembaga Nagri dan tokoh masyarakat.
"Kita menyadari bahwa korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan di negeri kita. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kita lakukan di tingkat pusat maupun daerah untuk memberantas korupsi, termasuk dengan melibatkan desa atau nagari sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,"ujar Irwandi.
Ketua tim penilai nagari anti korupsi Ahda Yunuar, di dampingi Dodi Pramudia DPMD, Adami Fajri Kominfo, Afridoni Inspektorat Provinsi Sumbar, mengatakan, Nagari situjuah Batua salah satu yang dinilai sebagai percontohan nagari Anti Korupsi yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat bersama 14 Kabupaten/ Kota lainnya. Korupsi itu ialah merusak sendi sendi bangsa Indonesia karena perbuatan yang tidak terpuji.
Nagari Situjuah Batua telah melakukan Inovasi sebagai nagari Anti Korupsi sebelum KPK membuat regulasi tentang Desa/ Nagari Anti Korupsi. Situjuah Batua telah membuat regulasi tentang Peraturan Nagari Situjuah Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari satu satunya di Indonesia.Pernag Pencegahan Korupsi Berbasis Adat, Pernag Adat Basadi Sarak Sarak Basandi Kitabullah, Pernag Pelestarian Lingkugan Hidup dan Pernag Berbasis Berskala Kewenagan Desa Nagari Berbasis hak hak tradisionalnya.
"Saat ini tidak ada OTT, tangkap tangan tapi program KPK saat ini adalah Edukasi, Penindakan, Pembelajaran memberi informasi kepada masyarakat seperti apa itu korupsi,"kata Ahda Yanuar.
Berdasarkan Lembaga KPK sejak di Undangkan tahun 2014 lalu, 50% kasus yang terjadi di nagari.
Maka sejak 2021 KPK menetapkan nagari anti korupsi, pada tahun 2022 telah ditetapkan 11 provinsi Satu Desa Nagari sebagai nagari percontohan anti korupsi termasuk Sumbar.
Editor : Wanda Nurma Saputri
