"Kami telah berupaya maksimal melaksanakan tugas tersebut, termasuk memfasilitasi pembentukan fraksi dan pengucapan sumpah pimpinan definitif pada hari ini,"ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Febriadi juga menyampaikan pembentukan fraksi telah diumumkan pada 7 Oktober 2024 dengan susunan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Amanat Nasional.
Selain itu, ia menjelaskan meskipun pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Tata Beracara Badan Kehormatan, dan Kode Etik belum selesai, pimpinan definitif akan melanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan DPRD kota Payakumbuh definitif, Hurisna Jamhur, menyampaikan komitmennya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
Ia menyebut, amanah ini bukanlah tugas yang ringan, namun ia berkomitmen penuh untuk menjalankannya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab baik di dunia maupun akhirat.
"Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan prosesi pengucapan sumpah/janji ini. Namun, kami telah mengucapkan sumpah, masih ada satu posisi ketua DPRD dari Partai Golkar yang hingga kini belum tuntas prosesnya. Untuk itu, kami akan melanjutkan pengucapan sumpah/janji ketua DPRD ini pada waktu yang akan datang, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya di hadapan para undangan.
Lebih lanjut, Hurisna menekankan bahwa amanah yang baru diterimanya merupakan langkah awal dari perjuangan panjang untuk mewujudkan aspirasi masyarakat kota Payakumbuh."Kami sadar, tugas kami tidak mudah. Kami memikul harapan seluruh masyarakat yang ingin melihat daerah ini maju, sejahtera, dan bermartabat. Ini adalah tanggung jawab yang harus kami pertanggungjawabkan bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT,"tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya hubungan sinergis antara DPRD dan Pemerintah Kota sebagai mitra setara yang saling melengkapi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai representasi rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi mereka. Kami akan terus melanjutkan pembahasan tata tertib, kode etik, dan tata beracara DPRD serta mempersiapkan APBD tahun 2025," ujarnya.
Editor : Wanda Nurma Saputri
