KUPASONLINE.COM - Pemerintah Kota Padang terus berupaya mewujudkan kota yang inklusif dengan memastikan setiap warganya memiliki akses yang setara terhadap berbagai layanan, sumber daya, serta peluang yang tersedia di Kota Padang. Hal ini ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pembangunan Inklusi Sosial di Kota Padang" yang berlangsung di Daima Hotel Padang, Kamis (10/10/2024).
Kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh SETARA Institute dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah Lembaga Masyarakat Sipil.
"Kami berkomitmen menjadikan Padang sebagai kota yang inklusif. Sejauh ini, berbagai inisiatif telah dijalankan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan akses pendidikan yang setara, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan infrastruktur dan kelembagaan. Kami juga terus menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial," jelas Andree Algamar.
Namun, Andree juga mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, salah satunya adalah stigma yang menganggap Padang sebagai kota intoleran. Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berdasar dan melalui diskusi ini, diharapkan muncul solusi konkret untuk membangun kota yang lebih inklusif.
"Saya berharap diskusi ini mampu melahirkan ide-ide baru untuk menjadikan Padang lebih inklusif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi semua kalangan," ujar Andree.
Sementara itu, Nabhan Aiqoni, peneliti dari SETARA Institute, menyoroti pentingnya kajian tentang inklusi sosial sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Menurut Nabhan, pertemuan ini turut membahas berbagai isu penting, seperti penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, masalah minoritas agama, serta hak-hak masyarakat adat.SETARA Institute sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada 2005, dengan fokus pada penelitian dan advokasi di bidang demokrasi, kebebasan politik, serta hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, diharapkan Kota Padang dapat terus berkembang menjadi kota yang inklusif, adil, dan menjunjung tinggi keberagaman serta kesetaraan bagi seluruh warganya.(*)
Baca berita terkait Kota Padang lainnya di Google News
Editor : Wanda Nurma Saputri
