Ratusan Warga Kehilangan Hak Pilih Pada Pilkada, Disdukcapil Diminta Jemput Bola

×

Ratusan Warga Kehilangan Hak Pilih Pada Pilkada, Disdukcapil Diminta Jemput Bola

Bagikan berita
Pjs. Bupati Limapuluh Kota Ahmad Zakri ketika mengunjungi kecamatan Akabiluru, baru-baru ini.
Pjs. Bupati Limapuluh Kota Ahmad Zakri ketika mengunjungi kecamatan Akabiluru, baru-baru ini.

KUPASONLINE.COM - Pjs. bupati kabupaten Limapuluh Kota Ahmad Zakri mengatakan, suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan salah satu tugas utama pejabat sementara bupati.

Untuk itu, kami meminta kolaborasi seluruh pihak mulai dari KPU, Bawaslu, unsur Forkopimda, Camat, hingga Walinagari untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Kebersamaan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mensukseskan Pilkada. Kami meminta potensi sekecil apapun yang menimbulkan masalah harus diselesaikan secepatnya bahkan cukup di nagari saja,"ujar Pjs. Ahmad Zakri ketika mengunjungi kecamatan Akabiluru, baru-baru ini.

Untuk pengurangan TPS, kami meminta KPU menempatkan lokasi TPS di wilayah strategis yang tidak menyusahkan masyarakat untuk datang pada hari pencoblosan.

Menindaklanjuti rapat koodinasi Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu yang diselenggarakan 1 Oktober lalu, pemerintah kabupaten Limapuluh Kota bertindak cepat turun melakukan peninjauan kesiapan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan.

Selain melaksanakan monitoring, Pjs.bupati Ahmad Zakri yang terjun langsung itu juga terlibat diskusi dengan sejumlah walinagari dan Pengawas Pemilu tentang kondusifitas keamanan, perkembangan suhu politik hingga berbagai masukan terkait kesiapan menghadapi Pilgub dan Pilkada serentak.

Secara umum, kondisi Kamtibmas di kecamatan Akabiluru relatif aman dan kondusif begitu pun dengan suhu politik di kecamatan ini masih sejuk. Namun, ada sejumlah catatan yang harus dicermati pemerintah daerah bersama KPU.

Pjs.Ahmad Zakri melakukan monitoring tidak sendiri, juga didampingi Kepala Badan Kesbangpol Elsiwa Fajri menguraikan beberapa catatan yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dan KPU diantaranya terkait perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang belum sampai 100%, pemilihan lokasi TPS dan peningkatan jumlah partisipasi pemilih, kekurangan tenaga pengawas, dan keluhan Walinagari terhadap lemahnya koordinasi KPU saat berkunjung ke nagari.

Kemudian walinagari Suayan Irsanul Fuad, mengatakan, saat berkunjung ke nagarinya, KPU Limapuluh Kota tidak menjalin komunikasi.

"Hal ini tentu jadi catatan yang harus disampaikan Pjs. bupati kepada penyelenggara Pemilu tersebut demi kesuksesan penyelenggaraan kampanye hingga proses Pilkada serentak yang dilaksanakan 27 November 2024 nanti,"ungkapnya.

Editor : Wanda Nurma Saputri
Bagikan

Berita Terkait
Terkini