KUPASONLINE.COM - Sekretaris Daerah Pesisir Selatan berpesan dalam Konsultasi Publik I tersebut agar dijadikan media untuk mengungkap pembangunan lima tahun kedepan, tentunya dengan memiliki data untuk pijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Ini sangat diperlukan dalam penyusunan KLHS yang disusun secara partisipatif. Dan ini merupakan kajian-kajian faktual dan tujuan untuk dituangkan dalam RPJMD 2025-2030,” ungkap Mawardi lagi.
Ditambahkan lagi bahwa Konsultasi Publik I tersebut juga merupakan penggalang RPJPD 2025-2045.
"Ada dua kata yang harus saling mendukung, yaitu kata-kata Maju dan Berkelanjutan. Maknanya adalah pembangunan yang dilakukan tidak lagi menoleh ke belakang. Namun maju di sini tidak boleh melanggar atau merusak lingkungan," ingatnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa makna itu harus dituangkan dalam RPJMD yang selaras dengan provinsi dan nasional. Saat ini RPJMN sudah memiliki undang-undang, dan untuk provinsi dan kabupaten masih dalam proses.
Jadi setelah Konsultasi Publik I, rencana tindak lanjut akan dilakukan untuk menyusun RPJMD KLHS yang komprehensif.“Semua masukan dari peserta akan dijelaskan dan dijadikan dasar dalam dokumen KLHS yang akan disusun. Di samping itu, proses ini akan terus melibatkan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan rencana pembangunan yang diusulkan. Saya juga berpesan pada Konsultasi Publik II nanti pesertanya tetap yang hadir saat ini ," ingatnya.
Kadis Perkimtan LH Pessel, Hadi Darma Putra, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa sebelum kegiatan ini diadakan, terlebih dahulu telah FGD di Bapedalitbang.
FGD itu bertujuan untuk merumuskan kajian data awal agar data yang disajikan melalui kegiatan ini benar-benar akurat dan tidak salah.
“Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan diikuti secara serius oleh peserta yang hadir,” ujarnya.
Editor : Sri Agustini
