KUPASONLINE.COM - Salah seorang anggota DPRD kabupaten Limapuluh Kota M. Fajar Rillah Vesky, asal Daerah Pemilihan I (Kecamatan Luhak, Lareh Sago Halaban, dan Situjuah Limo Nagari), mengajak seluruh komponen masyarakat Limapuluh Kota, agar berfikir jernih.
"Jangan karena hasrat kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), kita kehilangan objektifitas. Seharusnya, Pilkada jadi ajang adu gagasan yang bermanfaat untuk masyarakat,"ujar Fajar Rillah Vesky di gedung DPRD, Selasa siang 10 September 2024.
Pesta demokrasi bukan jadi ajang menebar kebencian dan memecah bela persatuan. Kita hormati pula, Forkopimda, Polri, TNI, dan berbagai elemen yang sudah berjuang, menciptakan situasi Kamtibmas nan kondusif di daerah ini.
Aksi bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, membagikan kartu BPJS Kesehatan gratis untuk warga miskin di daerah ini, mendapat dukungan dari kalangan DPRD.
"Tidak ada yang salah dengan bupati Safaruddin, membagikan kartu BPJS Kesehatan gratis. Itu kan program nyata bupati, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini tak hanya amanat Perda RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024, tapi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Bahkan, sesuai dengan amanat UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 36/2009 Tentang Kesehatan,"jelas mantan wartawan Padang Ekpres itu.
Fajar Vesky menjelaskan, sesuai dengan UU 40/2004, UU 36/2009, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah memang diamanatkan untuk melaksanakan Universal Health Coverage (UHC). Atau program jaminan kesehatan yang memberikan akses ke layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa kesulitan keuangan.Selain diamanatkan UU dan Inpres untuk melaksanakan UHC, pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 punya target, mewujudkan UHC minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024. Untuk itulah, Pemkab Limapuluh Kota dibawah kepemimpinan bupati Safaruddin, secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan atau iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tercatat bukan Pekerja Penerima Upah dan bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.
"Masyarakat yang tidak tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran atau penerima Kartu Indonesia Sehat, dan masyarakat yang tidak tercatat sebagai Pekerja Penerima Upah atau penerima kartu BPJS yang dibayarkan di tempat kerja, maka iuran kesehatannya, dibayarkan oleh Pemkab Limapuluh Kota dipimpin Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo. Ini dilakukan konsisten setiap tahun. Tentu, sah-sah saja bupati, membagikan kartu BPJS gratis itu kepada masyarakat,"ujar Fajar Rillah Vesky.
Sebagai salah seorang wakil rakyat di kabupaten Limaluluh Kota, Fajar Rillah Vesky mendukung penuh langkah nyata dan konsisten yang dilakukan bupati Safarudin dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terutama sekali dalam meningkatkan pencapaian UHC atau menambah jumlah masyarakat Limapuluh Kota yang dapat layanan BPJS Kesehatan secara gratis.
"Menurut Dinas Kesehatan dan BPJS, tahun 2020, pencapaian UHC di Limapuluh Kota baru 70,6 persen. Pada tahun 2021, setelah dipimpin Bupati Safarudin, meningkat 79,8 persen. Kemudian, tahun 2022 dan 2023, mencapai 89,5 persen. Sedangkan 2024, sudah 90,16 persen. Bahkan secara data sudah mencapai syarat untuk UHC, yakni 95,20 persen. Tinggal tuntaskan pembiayaan Agustus ini,"terang Fajar.
Editor : Wanda Nurma Saputri
